Share

Bojonegoro Serahkan DIPA APBN 2017

Bojonegoro, 21/12 (Media Center) – Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun anggaran 2017 telah digelar di aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Bojonegoro, Selasa (20/12). Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Suyoto, Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro, jajaran Forpimda hingga jajaran KPA Tuban dan Lamongan yang berada dibawah naungan dari KPPN Bojonegoro.

Kepala KPPN Bojonegoro Ahmad Junaidi dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan DIPA Tahun 2017 di dasarkan pada Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2016 Tentang Rician APBN Tahun 2017, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017.

“Alokasi dana DIPA yang dibayarkan melalui KPPN Bojonegoro untuk 59 satuan kerja terdiri dari 33 satuan kerja di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp461.694.112.000. Sementara untuk Dana Desa Tahun 2017 untuk Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2.737.054.200,” jelasnya.

Ia mengatakan, langkah awal untuk percepatan penyerapan anggaran perlu dilakukan lebih terstruktur, yaitu dengan lebih cepat dan menyeluruh proses percepatan pengadaan barang atau jasa sebelum TA 2017 berjalan.

“Pada tahun 2016 ini Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah untuk pertama kalinya telah berhasil menyusun Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan menggunakan Basis Akrual. Melalui Akuntansi Basis Akrual ini pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan komprehenship,” lanjutnya.

Meskipun masih ditemui banyak kendala dalam implementasi Akuntansi Berbasis Aktual di tahun pertama, namun Pemerintah Pusat mampu mempertahankan laporan keuangan dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 Lingkup Provinsi Jawa Timur yang mencatat opini WTP sebanyak 28 entitas pelaporan yang meliputi: 1 Pemerintah Provinsi, 20 Pemerintah Kabupaten, 7 Pemerintah Kota.

Bupati Bojonegoro Suyoto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kapolres, Kajari, Kemenag, KPP Pratama, Satker merupakan pelaksana atau penerima maandat dari rakyat dalam penggunaan anggaran. Maka dari itu, ia meminta agar para pelaksana ini dapat seefektif mungkin dan seefisien mungkin dalam penggunaan anggaran dalam pembangunan.

“Fokus kita ke depan adalah pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kecepatan dan ketepatan. Kecepatan dalam pembangunan akan tetapi juga ketepatan dalam pembangunan, ketepatan penggunaan dana,” ujar bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini.

Diharapkan kedepannya pertumbuhan ekonomi kita naik. Tentu saja hal itu perlu kerjasama anatara Akademisi, Bisnis atau Pengusaha, Pemerintah dan juga Ormas atau NGO. “Atas nama Pemerintah saya mengucapkan terima kasih kepada KPA dan kasatker yang hadir. Karena telah bekerjasama dan telah berjuang sekuat tenaga dalam penyerapan dana, serta telah memilih mana yang menjadi prioritas pembangunan,” tutupnya.(mcb/humas)

Leave a Comment