Share

60 Tenaga Konstruksi Bojonegoro Ikuti Uji Sertifikasi

Bojonegoro, Media Center – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menggelar pelatihan dan uji sertifikasi tenaga terampil konstruksi bertempat di Aula Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Desa Mulyoangung, Kecamatan Bojonegoro, Selasa (26/3/2019).

Ketua panitia pelaksana, Chusaifi Ivan R. mengatakan, pelatihan ini akan berlangsung salama tiga hari Selasa – Kamis, (26-28/3/2019). Diikuti jumlah 60 peserta. Rinciannya lulusan SMA sebanyak 14 orang, lulusan SMK sebanyak 24 orang,
dan lulusan S1 sebanyak 22 orang.

Dijelaskan pelatihan ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-undang No. 2 tahun 2017 pasal 8 serta mewujudkan sumber daya konstruksi dibidang pekerjaan umum yang handal, profesional, terampil dan dapat berkiprah secara regional maupun internasional.

Satria BS selaku Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Timur, menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan program andalan Presiden Jokowi.

“Akan tetapi, dari kurang lebih 8 jt tenaga konstruksi yang bersertifikat baru 7,5%,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah pusat mengamanatkan pada Undang-undang agar pelaku konstruksi memiliki sertifikat dan kompetensi kerja yang dapat diperoleh melalui pelatihan dan uji kompetensi.

“Selain itu, demi menjaga kualitas sumber daya konstruksi, pemerintah akan melaksanakan supervisi kepada pelaku konstruksi untuk menjamin keberlanjutan dan stabilitas kualitas sumber daya konstruksi dalam mensukseskan program pemerintah dibidang infrastruktur,” tuturnya.

Sementara itu, Penjabat sementara (Pj) Sekda Bojonegoro, Yayan Rahman menyampaikan Pemkab Bojonegoro mengapresiasi pelatihan terssbut karena Bupati Anna Mu’awanah dalam RPJMD menargetkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bojonegoro selesai di tahun 2022.

“Pelaku Konstruksi merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai di Kabupaten Bojonegoro,” tegasnya.

Untuk itu kecakapan dalam pelaksanaan pekerjaan harus diimbangi dengan legalitas.
Sehingga kualitas sumberdaya manusia di bidang konstruksi benar-benar terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Komunikasi dan koordinasi dari semua pihak sangat diharapkan untuk mensukseskan program pemerintah daerah khususnya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro,” pungkas Yayan Rahman.(Dwi)

Leave a Comment