Share

8 Fraksi DPRD Bojonegoro Sepakat Raperda Perubahan APBD 2020 Ditetapkan Jadi Perda

Bojonegoro, Media Center – Fraksi-fraksi DPRD Bojonegoro sepakat mendukung Raperda tentang Perubahan APBD 2020 agar ditindaklanjuti untuk disahkan menjadi Perda.

Dukungan itu disampaikan tujuh fraksi DPRD dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum atas Raperda tentang Perubahan APBD Bojonegoro 2020, Jumat (4/9/2020). Rapat paripurna ini diikuti Bupati Anna Muawanah secara virtual.

Dari tujuh fraksi DPRD hanya empat fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya karena terbatasnya waktu pada Hari Jumat. Sedangkan tiga fraksi lainnya pandangan umumnya diserahkan oleh pimpinan DPRD kepada Sekda Bojonegoro, Nurul Aziziah.

Keempat fraksi yang membacakan pandangan umumnya adalah Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi Nasdem. Sedang empat fraksi lainnya yakni Fraksi Gerinda, Fraksi Golkar, dan Fraksi PDI-P hanya menyerahkan pandangan umumnya.

Juru Bicara Fraksi PKB, Imam Sutikno menyampaikan, perubahan kebijakan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD 2020 dilakukan karena terjadi perbedaan estimasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA APBD 2019 yang mengalami penurunan 5,04 % yang semula diestimasikan Rp 2, 319 triliun lebih, dan setelah dilakukan audit oleh BPK menjadi Rp2, 202 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dalam perubahan APBD Tahun 2020 ditargetkan nihil.

Dengan total estimasi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020 yang mencapai Rp3, 506 triliun, dan dengan total rencana belanja sebesar Rp5,709 triliun, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp2, 202 triliun, yang kesemuanya akan ditutup dari pembiayaan netto.

Menurut Sitikno, penetapan strategi kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan umum anggaran pendapatan berikut upaya penajamannya khususnya yang terkait Pendapatan Asli Daerah telah menunjukkan hasil cukup baik. Hal ini memberikan gambaran bahwa dengan strategi kebijakan sisi pendapatan yang tepat, disertai kesungguhan dalam upaya peningkatan kinerja, akan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah secara lebih proporsional. Sedangkan mengenai dana perimbangan penetapan targetnya sangat tergantung kebijakan dari pemerintah pusat.

Pada dasarnya Fraksi PKB sangat mendukung dengan raperda tentang perubahan ApBD ini. Oleh karena itu kami merekomendasikan agar dilnjutkan sesuai tahapan berikutnya.

“Dengan diundangkannya raperda ini menjadi solusi yang memiliki day guna dan kekuatam implementasi yang maksimal untuk pemerintah kabupaten,” ujar Sutikno.

Juru Bicara Fraksi PAN, Lasuri pandemi covid 19 sungguh berat mengguncang kabupaten kota di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Bojonegoro. Pihaknya berharap Raperda Perubahan APBD ini disahkan singkat, cepat dan tidak bertele-tele.

“Ikan sepat, ikan gabus dan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus dan tidak bertele-tele,” ujarnya berpantun yang disambut tepuk tangan.

Menurut dia, Fraksi PAN memahami dalam Peruahan APBD 2020 ada penurunan pendapatan secara akumulaitif 14,15 %. Hal ini disebabkan adanya perkembangan asumsi dan adanya penurunan di semua sektor pendapatan.

Fraksi PAN memberikan apresiasi besar kepada Bupati Anna Muawanah atas ditundanya tarif parkir berlangganan dan peraturan bupati (Perbup) sewa kios dan bedak pasar dearah.

“Ini menunjukkan bahwa Pemkab Bojonegoro memiliki sense of crisis kepada masyakat di tengah pandemi covid saat ini,” tegasnya.

Apresiasi juga diberikan Fraksi PAN kepada Pemkab Bojonegoro di tengah pandemi covid yang melanda, saat kabupaten/kota di Indonesia mengalami stagnasi dalam pembangunan, namun Kabupaten Bojonegoro tetap melaksanakan proses pembangunan sesuai apa yang sudah direncanakn dan ditetapkan dalam APBD 2020.

Selain itu, Fraksi PAN memberikan poin tersendiri dengan langkah-langkah yang diambil pemkab atas terbitnya SKB dua menteri terhadap refocusing anggaran APBD 2020 untuk memangkas anggaran sampai 50% untuk belanja modal dan jasa.

“Ini memang pilihan sulit. Namun semua itu akan bisa kita lihat keberanian seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat atas sebuah pilihan yang sulit ini,” tandasnya.

Pihaknya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya beberapa tenaga kesehatan Bojonegoro yang terpapar covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa covid 19 merupakan tantangan yang berat yang harus dihadapi dengan serius dan tepat oleh Pemkab Bojonegoro.

“Atas desakan beberapa pihak agar SD dan SMP dibuka kembali untuk pembelajaran tatap muka, kami memberikan masukan agar pemkab berhati-hati dan jangan gegabah membukanya karena kesehatan anak didik dan tenaga pengajar harus duprioritaskan keselamatannya,” pesannya.

Selanjutnya, atas penebangan pohon di jalan protokol menjadi pilihan sulit karena jika tidak ditebang akar-akar pohon akan menggangu proses pembangunan saluran air yang akan dilaksanakan.

“Sekali lagi inilah ujian bagi seorang peminpin untuk mengambil tanggungjawab. Fraksi PAN menyarankan agar dibuatkan master plan agar wilayah kota tidak terjadi banjir saat musim hujan tiba, dan setelah selesai dilakukan penanaman pohon penghijauan kembali,” sarannya.

Terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Kanor – Rengel, Fraksi PAN menyarankan agar pemkab tetap mempedomani KJJP yang dilakukan tim appraisal agar dibelakang hari tidak timbul permasalahan hukum..

Ditambahkan, sekarang ini di Kabupaten Bojonegoro sedang panen tembakau. Tapi sungguh menyedihkan karena harga tembakau sangat rendah. Untuk itu Fraksi PAN meminta dinas pertanian bagian perkebunan dan dinas perdagangan untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit, dengan memanggil semua pabrikan tembakau yang ada di wilayah Bojonegoro.

“Agar solusi rendahnya tembakau segera teratasi,” pungkasnya.

Juru Bicara Fraksi Demokrat, Mochlasin Afan menyampaikan pandangannya. Di antaranya dalm pos hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan drastis 84,22% terjadi pada pos bagian laba atas penyertaan modal BPR; GDK, dan BBS.

“Kami menanyakan penjelasan laba rugi terutama pada BUMD yang selalu berpotensi rugi dan minim kontribusi,” ujarnya.

Pihaknya mengapresiasi bantuan sosial yang diberikan Pemkab kepada penyandang disabilitas, anak yatim, lansia, penderita sakit menahun, bantuan duka.

“Namun kami berharap agar ada dukungan SDM, sehingga bantuan yang diberikan terkelola dengan baik dan cepat tersalurkan agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat mendukung Raperda tentang Perubahan APBD 2020 untuk dilanjutkan pembahasannya.(Dwi)

Leave a Comment