Share

Antisipasi Keterlambatan, Bapenda Bojonegoro Cetak Massal SPPT PBB-P2

Bojonegoro, Media Center –  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro melakukan cetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di ruang Angling Dharma, Selasa (25/2/2020). Langkah ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menghindari keterlambatan pendistribusian SPPT kepada wajib pajak.

Acara cetak massal SPPT PBB-P2 dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Anna Muawannah, Sekretaris Daerah Nurul Azizah, Asisten 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan I Nyoman Wardana, Asisten III Administrasi Umum Yayan Rohman, Camat, serta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Ibnu Suyuti mengatakan dampak perkembangan ekonomi, maka Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) mengalami pertumbuhan dan peningkatan. “Sehingga potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga mengalami kenaikan, karena NJOP merupakan dasar penilaian PBB,” ungkapnya.

Menurut dia, peningkatan NJOP sangat cepat terjadi terutama di wilayah perkotaan yang mengalami percepatan pembangunan, termasuk juga pembangunan yang di jalan-jalan negara, provinsi maupun jalan poros kecamatan. “Oleh karena itu penerimaan PBB juga mengalami peningkatan. Seiring dengan kenaikan NJOP maka penerimaan PBB-P2 maka harus kita tingkatkan,” ujarnya.

Dijelaskan pula realisasi penerimaan PBB-P2 di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 sebesar Rp 28.717.750.000 mlliar. Sedang target tahun 2020 naik 42,80% menjadi Rp 41.009.082.000 miliar. Kenaikan ini sebagai hasil upaya dalam mendekatkan NJOP PBB dengan harga pasar objek pajak yang semakin lama semakin jauh.

Selain itu jumlah SPPT PBB di tahun 2019 sebanyak 728.958 lembar menjadi 730.730 lembar di tahun 2020 termasuk pengurangan terhadap fasilitas umum yang dihapus. “Begitupun potensi PBB pertahun berjalan naik di tahun 2019 Rp 31.231.119.983 menjadi Rp 41.738.821.628 di tahun 2020,” imbuhnya.

Sementara itu Bupati Bojonegoro Anna Muawannah menegaskan adanya peningkatan PBB merupakan target yang harus dicapai. Sehingga butuh instrumen yang harus dibentuk, yaitu melakukan klastering terhadap PBB yang dikenakan maka ada dua subtansi komponen yang harus direview.

“Yaitu nilai tanah dan nilai kelas bangunan. Termasuk nilai kelas bangunan itu juga ada dua, yakni nilai bangunan hunian dan nilai bangunan yang komersial juga berbeda dalam pengenaan PBB nya,” tandasnya.

Instrumen yang kedua, lanjut Bupati, adalah data pada tahun 2019 pemkab mencetak 98.000 bidang tanah PTSL. “Untuk mempermudah Bapenda bisa berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan rencana untuk tahun 2020 ada 150.000 bidang tanah PTSL, kemudian kekuranganya akan di selesaikan di tahun 2021,” jelas Bupati.

Berdasarkan kenaikan target tersebut Bupati Bojonegoro, meminta kepada semua pihak untuk saling berkoordinasi dalam pemungutan dan penyelesaian permasalahan PBB-P2 di Kabupaten Bojonegoro agar target tersebut dapat dicapai, sehingga dapat mendukung pembangunan di Bojonegoro. (Fif/NN)

Leave a Comment