Share

APBD Bojonegoro Tahun 2016 Ditetapkan Rp 3,8 Triliun

Bojonegoro (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016 sebagai dasar penyusunan anggaran di ruang paripurna setempat, Senin (31/8).

Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, menyampaikan, Pemkab akan komitmen dan mengimplementasikannya pada APBD 2016. Selain esensi nota kesepakatan yang telah ditandatangani bersama, KUA-PPAS merupakan hasil kesepakatan sesuai visi dan misi atas dasar musyawarah sepakat.

“Semua dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” tandasnya.

Dia melanjutkan, kebijakan pedoman pembiayaan pembangunan di Bojonegoro intinya pada pembiayaan peningkatan mutu sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Bojonegoro.

“Selanjutnya, pembangunan infrastruktur yang benar-benar mendukung produktifitas ekonomi dan pembiayaan jangka panjang melalui dana abadi,” lanjutnya.

Dia menyampaikan, mekanisme dana abadi yang menyisihkan bagi hasil migas merupakan implementasi, transformasi pembangunan ekslusif menjadi inklusif. Pembangunan yang dapat dinikmati oleh  rakyat Bojonegoro.

“Kami berharap, segera menetapkan aturan terkait dana abadi ini,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Suyuti, menyampaikan, APBD ditetapkan sebesar Rp 3,8 Triliun. Nilai tersebut diambil dari pendapatan secara keseluruhan baik pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (dak) dan dana bagi hasil migas (DBH migas).

“Ada 20 program yang diprioritaskan, salah satunya pendidikan,” tandasnya.

Dia menyampaikan, pada tahun 2016 mendatang defisit secara keseluruhan mencapai Rp 2 Miliar. Sementara untuk pendatan sebesar Rp 284 Miliar.(dwi/*mcb)

Leave a Comment