Share

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA Kunjungi Bojonegoro

Bojonegoro – Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan benchmarking (studi banding) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (10/4).

Rombongan diterima langsung oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto di synergy room lantai 6 gedung Pemkab Bojonegoro.

Pimpinan rombongan Edy Yulianto dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa peserta diklat terdiri dari 4 lingkungan peradilan yakni pengadilan negeri, peradilan agama, peradilan militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Khusus bagi pimpinan pengadilan berasal dari hakim yang menguasai teknik yudisial semata dan otodidak masalah management,” imbuhnya.

Momen ini adalah sebagai media untuk belajar para hakim. Terlebih, Kabupaten Bojonegoro ada 16 gagasan yang perlu digali. Selain itu Kabupaten ini telah banyak menerima penghargaan baik dalam dan luar negeri.

Sementara itu Bupati Bojonegoro, di hadapan peserta benchmarking mengatakan pengalaman saat maju di pilkada Bojonegoro. Yakni kesusahan mulai partai minoritas, budgeting yang tidak punya. Apalagi suara minim dan melawan incumbent.

“Jadi lengkap sudah dengan kekurangan kita,” imbuhnya.

Tapi pada saat terpilih, yang disampaikan adalah amnesti politik. Setelah adanya hope maka dilanjutkan mine. Janji kepada rakyat perbaiki jalan, infrastruktur pertanian, perbaiki pendidikan dan kesehatan.

“Kelima reformasi birokrasi menjadi hal yang dipikirkan,” lanjutnya.

Kang Yoto juga menyebutkan beberapa pantangan yakni jangan mengeluh, jangan pernah bilang bukan tanggung jawabnya meski memang tanggungjawab pusat atau propinsi. Jangan pernah menawarkan uang kepada Bupati.

Pemkab buka jalur komunikasi mulai membagikan nomer telepon Bupati, membuka akses dialog langsung dengan Bupati setiap jumat.

“Negara gagal adalah negara yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, tidak mengubah pada kebaikan baik tatanan ekonomi maupun pembangunan,” tutupnya(dwi/mcb)

Leave a Comment