Share

Bahas PAD Bojonegoro, DPRD Segera Panggil Dispenda

Bojonegoro (Media Center) – Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akan memanggil untuk menanyakan  besaran pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya mencapai Rp300 miliar pada tahun 2015 kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro.

Menurut Sekretaris Komisi B, Lasuri, jumlah PAD sebesar Rp300 miliar tersebut masih dianggap kurang. Karena, jika dihitung untuk pajak yang masuk dari PT TWU saja jumlahnya cukup besar.

Lasuri menegaskan akan memanggil Dinas Pendapatan (Dispenda) untuk mencocokkan nilai pajak yang dibayarkan PT TWU sejak tahun 2013 silam.

“Ada beberapa jenis pajak yang diterima daerah, seperti Pph 21, Pph 22, PBBKB, Pph 23, Pph 24 PBB dan pajak kendaraan,” tandasnya.

Laporan pajak yang diterima Komisi B oleh PT TWU, pada tahun 2015 nilai Pph 21 sebesar Rp982.103.867, Pph 22 Rp9.916.447.994, PBBKB Rp2.154.956.338, Pph 23 Rp229.000.000, Pph 24 Rp251.121.960, PBB Rp211.473.010, pajak kendaraan Rp32.558.500.

“Itu belum pajak di luar PT TWU dan pendapatan asli lainnya. Kita segera jadwalkan rapat dengan Dispenda masalah ini,” pungkasnya.

Sementara itu, data yang diperoleh dari Dispenda menyebutkan, pajak yang dibayarkan PT TWU antara lain nilai PBB P2 pada tahun 2013 sebesar  Rp131.000.000, Pajak pemanfaatan air bawah tanah sebesar Rp 19.000.000, sementara tahun 2014 dan 2015 nilai PBB P2 mengalami kenaikan sebesar Rp 179.935.260, pajak pemanfaatan genset sebesar Rp 17.209.503 dan pajak air bawah tanah sebesar Rp 1.451.520.(dwi/mcb)

Leave a Comment