Share

Bahas Raperda KIP, Pemdes Akan Diakomodir Sebagai Badan Publik

Bojonegoro, 22/12 (Media Center) – Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah digelar di Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Selasa (20/12). Dalam Rapat yang dipimpin Ketua Pansus I ini juga diikuti pihak Pemkab Bojonegoro yag diwakili oleh Asisten I, Dinas Kominfo, Kabag Hukum, dan Pemerintah Desa  yaitu  Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo selaku Desa Terbuka telah membawa beberapa materi Revisi saran dan  masukan tentang rancangan perda KIP tersebut.

Pemdes Pejambon mengusulkan, agar Pemdes diakomodir dalam klausul raperda. “Kami sarankan Pemdes dimasukan dalam klausul raperda sebagai badan publik,” usul Sufyan mewakili Pemdes Pejambon yang diamini dari pihak ekskutif yang yang hadir.

Hal ini sesuai yang disampaikan Sekjen Kemendes, Sanusi Anwar saat Seminar Nasional bertajuk “Refleksi 3 tahun   Undang undang  Desa“ yang digelar di Balai desa Pendowoharjo Sleman Jateng Sabtu (19/12).

“Pemerintah desa termasuk bada publik sebagai mana termaktub dalam uu no 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” tegas Sanusi.

Pembahasan Raperda KIP yang berlangsung serius, padat dan cepat ini telah menghasilakan beberapa kesepakatan diantaranya adalah pasal dan ayat pada perda Bojonegoro tidak copi paste langsung pada Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lebih variatif dan memuat konten lokal tentang keterbukaan Informasi publik  yang  terjadi dikabupaten Bojonegoro.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro, Kusnandaka  Tjatur menyampaikan agar program Open Government  Kabupaten Bojonegoro dapat berkelanjutan maka perlu mencantumkan pada  Perda KIP  pada  draf Bab dan pasal tersendiri sehingga bisa leluasa lmembuat parameter dan Variabelnya.

“Semoga Perda yang dibahas kali ini cepat mendapat evaluasi dan respon dari Propinsi Jawa timur sehingga di tahun 2017 nantinya Kabupaten Bojonegoro segera mempunyai perda KIP,” lanjutnya.

Dalam kesempatan berbeda,

Clossing yang disampaikan oleh ketua pansus I  mudah mudahan setelah disahkan Perda KIP  tahun 2017 nanti segera dibahas Perbup tentang pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Bojonegoro  dengan segala Variabel dan parameternya juga bagaimana anggaranya, dan program kerja serta kepengurusanya.(mcb/jk)

Leave a Comment