Share

Bangun Keterbukaan, Bojonegoro Tingkatkan Layanan During

Bojonegoro (Media Center) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terus meningkatkan pelayanan publik salah satuya melalui layanan aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur, mengatakan, hingga saat ini laporan masyarakat yang masuk dari Juni 2014 sampai Mei 2015 mencapai 673 aduan dengan disposisi ke masing-masing SKPD sebanyak 564 aduan.

“Untuk masyarakat yang mengirim sms melalui nomer sms center 1708 dan 08113445999 akan masuk secara otomatis di LAPOR!, sementara sms yang masuk ke Radio Malowopati dan Dialog Publik juga sudah terintegrasi dengan LAPOR,” ungkapnya.

Kusnandaka menyampaikan, minat masyarakat untuk ikut serta dalam hal pengaduan ini sangat tinggi. Terbukti, dari 354 pelapor sebanyak 268 adalah pengguna baru. Sementara 86 pengguna adalah orang sama dengan masalah yang berbeda-beda.

“Inilah tugas kami bagaimana supaya memanfaatkan media sosial untuk menyalurkan aspirasi masyarakatnya,” ujarnya.

sistem layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat terkoneksi dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dilaunching pada 4 Juli 2014.

Dia menyatakan, dari ratusan pengaduan tersebut, paling tinggi adalah masalah infrakstruktur sebanyak 156 pengaduan, reformasi birokrasi dan tata kelola sebanyak 98 pengaduan, dan lingkungan hidup dan kebencanaan sebanyak 54 pengaduan.

Dalam hal ini, ujar Kusnandaka, Dinas Kominfo melakukan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Sehingga, tidak hanya jawaban dari masing-masing SKPD, tetapi juga memberikan sosialisasi dan pembelajaran bahwa masalah yang diadukan bukan saja tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga masyarakat itu sendiri.

” Paling banyak memperoleh pengaduan yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Disnakertransos dan Dinas Pendidikan (Disdik),” tukasnya.

Dia mengungkapkan, dari masing-masing laporan masyarakat tersebut maka akan menunjukkan warna sesuai tahapan tindak lanjut.

Diantaranya, apabila dalam 5 hari kerja belum ada penanganan dari SKPD maka sistem akan menunjukkan warna merah, laporan yang sedang diproses menunjukkan warna kuning, sedangkan apabila tidak ada komplain dari masyarakat akan berwarna hijau.

“Hal ini untuk mendorong SKPD supaya proses penanganan lebih cepat karena menjadi salah satu tolak ukur atau indikator kinerja SKPD,”tandasnya.

Kusnandaka mengatakan, dari keterbukaan informasi publik yang ada di Bojonegoro tidak hanya menerima laporan tetapi juga memberikan solusi dengan langkah tindak lanjut.

“Sehingga, mekanisme tersebut menjadi ide pembangunan ke depanĀ  sekaligus untuk peduli dan terlibat dengan penguatan informasi,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, dengan keterbukaan ini semakin menguatkan rasa kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat demi kesejahteraan. (rin/dwi)

Leave a Comment