Share

BI Ingatkan Tingginya Angka Kemiskinan Di Bojonegoro

Bojonegoro (Media Center) – Organisasi Masyarakat Sipil, Bojonegoro Institute, menyoroti besarnya nilai anggaran belanja dan pengeluaran daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 senilai Rp3,7 triliun.

Direktur BI, AW Saiful Huda, menjelaskan, dengan tingginya nilai APBD yang diterima, tantangan Kabupaten Bojonegoro cukup besar. Karena, kemiskinan masih tinggi meskipun trend-nya menurun dari tahun ke tahun.

Luas wilayah Bojonegoro nomor empat di Jatim, dan 40 persennya masuk wilayah hutan. Begitu juga penduduknya termasuk terbesar di Jatim.

“Dengan kondisi ini, saya tidak mengatakan wajar  kemiskinan Bojonegoro tinggi. Tapi ini adalah tantangan kita semua,”  ujar pria yang akrab disapa Awe ini.

Oleh karenanya menurut mantan aktifis PMII ini, perencanaan pembangunan daerah harus benar-benar dibuat untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis di Kabupaten Bojonegoro. Misalnya kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Belanja pembangunan juga harus ditekan agar efektif, efisien, tidak boros dan keberpihakan pada masyarakat kecil (pro poor).

“Kata kuncinya adalah transparansi dan partisipasi. Perencanaan dan penganggaran SKPD, hingga sampai Pemerintah Desa harus dibuka. Agar publik bisa ikut terlibat mengawal belanja dan pelaksanaan program. Meningkatkan pula diskusi-diskusi di ranah publik,” katanya.

Awe mencontohkan, bentuk riil partisipasi perencanaan, diantaranya dalam menyusun Renja (Rencana Kerja), SKPD mengundang atau meminta masukan perwakilan masyarakat, seperti kelompok petani, defabel, perguruan tinggi, organisasi perempuan atau organisasi lainnya yang concern pada suatu isu yang terkait wilayah SKPD tersebut.

“Sebenarnya mekanisme ini sudah diatur dalam Permendagri 54 tahun 2010. Dan dengan begitu saya yakin belanja SKPD akan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran,” pungkas Awe.(dwi/mcb)

Leave a Comment