Share

Biro Organisasi Pemprov Jatim Evaluasi SAKIP Bojonegoro

Bojonegoro, 4/9 (Media Center) – Anggota Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Rombongan diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati beserta Sekretaris Daerah di Ruang Angling Dharma Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin (4/9).

Kasubag Transparansi Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Suwandi menjelaskan bahwa Bojonegoro mendapatkan predikat B dengan nilai 61,74. Menurut Suwandi, ditahun lalu nilai Bojonegoro 60,13. Dia mengatakan beberapa nilai yang mengalami penurunan yakni wilayah evaluasi internal dengan bobot 10 persen ditahun 2015 nilai 6,04 dan ditahun 2016 nilai 4,42 .Sedangkan point yang mengalami kenaikan di capaian kinerja dengan bobot 20 persen.

“Kita menargetkan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur harus masuk di predikat B, karena 18 Kabupaten dan Kota saat ini di nilai CC dan C,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur 27 diantaranya dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan 12 diantaranya akan dinilai langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sementara itu Bupati Bojonegoro dalam paparannya menjelaskan tentang tiga jenis kontrak yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama adalah kontrak politik yakni antara Kepala Daerah, DPRD dan rakyat yang kemudian diwujudkan dalam visi dan misi Bupati yang kemudian dituangkan dalam kontrak politik.

“Kontrak politik ini bisa dibilang unik karena kondisional dan merujuk pada sejarah,” sambung bupati yang akrab disapa Kang Yoto ini.

Kemudian di periode kedua kepemimpinannya mengenal 6 pilar pembangunan dan 7 level transformasi birokrasi dan isu strategis yang kesemuanya tertuang jelas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Semangat kita adalah masalah Rakyat adalah masalah pemerintah, sehingga kita menjalankan program dan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan rakyat yang dilihat dari semua masalah yang dihadapi oleh rakyat kita,” tegasnya.

Kontrak kerja profesional, dijelaskan Bupati sebagai suatu cara untuk mengikat birokrasi agar menjalakan kinerjanya secara profesional, kemudian bagaimana pemerintah bisa merangkul semua orang dengan mengusung semangat partnership.

“Harus diingat betul bahwa Akuntabilitas dan Transparansi menjadi idaman rakyat yang harus kita jalankan untuk menumbuhkan public trust,” tandas Kang Yoto.

Kemudian isu strategis yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yakni isu strategis yang berdasarkan pendekatan kawasan.

Seusai acara pembukaan acara dilanjutkan dengan paparan SAKIP oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.(*dwi/mcb)

Leave a Comment