Share

Bojonegoro Bentuk Tim Transparansi Migas, Publik Apresiasi Positif

Jakarta (Media Center Bojonegoro) – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, menyambut baik diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Bojonegoro, Jawa Timur tentang Tim Transparansi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Bojonegoro Periode 2015 – 2018. SK ini merupakan salah satu pelaksanaan atas Peraturan Daerah (Perda) Bojonegoro Nomor 6 tahun 2012 tentang Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan dan Tanggungjawab Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (migas).

Koordinator PWYP Indonesia, Maryati Abdullah mengapresiasi upaya ini sebagai langkah positif pemerintah sub-nasional untuk meningkatkan derajat keterbukaan dan transparansi di sektor migas. Terlebih, Indonesia telah menjadi negara pelaksana EITI, sehingga mainstreaming model multipihak-EITI ini perlu didorong di daerah-daerah kaya Migas dan tambang di Indonesia. EITI sendiri telah didukung oleh Perpres No.26/2010.

“Tim Transparansi yang diketuai oleh Sekda ini beranggotakan SKPD terkait, pelaku usaha lokal dan perwakilan masyarakat sipil (LSM, Tokoh Masyarakat, Serikat Pekerja). Tim Transparansi tersebut memiliki tugas utama dalam melakukan permintaan informasi/data, verifikasi dan analisis serta sosialisasi dan publikasi informasi/data terkait ruang lingkup transparansi tata kelola minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro,” tambah Koordinator Advokasi PWYP, Aryanto Nugroho.

Sementara itu, Direktur Bojonegoro Institute (BI), AW Syaiful Huda menanggapi penerbitan SK ini dapat menjawab keraguan berbagai pihak terkait implementasi Perda No. 6/2012 yang hampir tiga tahun jalan di tempat.

“Untuk itu kami sambut baik dan siap mengawal kinerjanya sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya” ungkapya.

Bojonegoro Institute menegaskan, Tim Transparansi Migas ini memiliki posisi yang sangat strategis dengan fungsi dan kewenangannya.

BI mencatat setidaknya Tim Transparansi memiliki kewenangan untuk memverifikasi dan mengklarifikasi informasi/data terkait dengan penghitungan bagi hasil saham participating interest (PI); data produksi Migas per KKKS, data lifting Migas per KKKS, data cost recovery, perizinan lingkungan, alokasi dana Abandonment and Site Restoration (ASR) dsb.

“Untuk itu kami mengingatkan agar Tim Transparansi Migas segera bekerja dengan serius dan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindakan tercela lainnya. Kami akan terus menagih dan mengawasi komitmen Tim Transparansi Migas ini.” Tegas Saiful Huda

Joko Purwanto, salah seorang anggota Tim Transparansi Migas Bojonegoro ini menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya.

“Diantaranya penyamaan visi-misi seluruh anggota Tim Transparansi sekaligus menyusun agenda kerja guna melaksanakan transparansi di daerah,” tukasnya.(*mcb)

Leave a Comment