Share

Bojonegoro Masuk Kerangka Rencana Aksi OGI

Bojonegoro (Media Center) – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan monitoring terhadap sistem Open Government Indonesia (OGI) yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Monitoring ini dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD), evaluasi kinerja SKPD bersama Bupati, dan dialog jumat di Pendopo Malowopati pada Jumat (4/12/2015) besok.

“Keberadaan kami disini untuk mengajak Pemkab Bojonegoro bergabung pada rencana aksi nasional OGI tahun 2016 dan 2017,” kata Direktur Aparatur Negara Bappenas, Raden Siliwanti,  saat memberikan keterangan di hadapan aparatur pemerintah kabupaten Bojonegoro di rumah dinas Bupati, Kamis (3/12).

Pihaknya menyarankan, dengan semua sistem dan aplikasi keterbukaan informasi yang telah diterapkan di masyarakat, Pemkab Bojonegoro harus siap menjadi bagian dari gerakan global Open Government Partnership dimana pada tahun 2013 lalu Indonesia menjadi lead chair OGP.

Di tingkat nasional, dia menambahkan, prinsip OGP sejalan dengan Nawa Cita untuk membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang ditekankan OGP juga sejalan dengan mandat UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan di Industri Ekstraktif, dan Strategi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

“Saya terkejut sekali dengan apa yang telah dipaparkan oleh Pemkab Bojonegoro, bahwa apa yang menjadi prinsip OGP sebagian besar telah diterapkan,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kusnandaka Tjatur, mengatakan, selama ini Pemkab relah mengadopsi 3 aplikasi yang ditetapkan UKP4, bahkan mendahului Undang-undang keterbukaan publik dengan menggelar dialog jumat 3 bulan setelah Bupati Suyoto menjabat tahun 2008 silam.

“Kami bekerja juga atas partisipasi masyarakat,” pungkasnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment