Share

Bojonegoro Minta “Cost Recovery” Minyak Lima Tahun

Bojonegoro, 8/11 (Media Center) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, meminta Menteri Keuangan memperhitungkan pembayaran “cost recovery” minyak Blok Cepu diperhitungkan selama lima tahun untuk menghindari pengurangan perolehan dana bagi hasil (DBH) migas.

“Pemkab meminta Menteri Keuangan melakukan perhitungan “cost recovery” selama lima tahun ke depan,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Hery Sudjarwo, Selasa (8/11).

Ia menyatakan hal itu terkait isi surat Bupati Bojonegoro Suyoto tertanggal 4 November 2016 kepada Menteri Keuangan terkait protes adanya pengurangan DBH migas 2015 sekitar Rp550 miliar.

“Segyogyanya “cost recovery” yang bersifat investasi tidak harus dibayarkan sekaligus, tapi dilakukan secara bertahap,” tandasnya.

Sesuai laporan yang diterima dalam rapat di Jakarta pada 3 November lalu, kata dia, Menteri Keuangan melaporkan untuk daerahnya ada kelebihan bayar DBH migas 2015 sekitar Rp550 miliar.

Padahal, lanjut dia, perolehan DBH migas 2015 untuk daerahnya yang sudah diterima sebesar Rp663 miliar, sehingga kalau diperhitungan perolehan DBH migas daerahnya tahun itu sangat kecil.

“Perolehan DBH migas pada 2015 sangat kecil jika dibandingkan produksi minyak Blok Cepu rata-rata ketika itu sekitar 58 ribu barel per hari,” ujarnya.

Dari penelusuran yang dilakukan, menurut dia, kelebihan bayar DBH migas 2015 daerahnya sekitar Rp550 miliar itu disebabkan dimanfaatkan untuk membayar “cost recovery”.

Sesuai data, sebut dia, produksi minyak Blok Cepu pada 2015 mencapai 26,7 juta barel dengan harga minyak dunia rata-rata 45 dolar Amerika Serikat per barel bisa memperoleh Rp1.200.500.000 dolar Amerika Serikat.

Perolehan penjualan minyak itu dibayarkan untuk membayar “cost recovery” sebesar Rp1.133.400.000 dolar Amerika Serikat.

Pemkab, lanjut dia, mendesak Menteri Keuangan meninjau ulang penghitungan pengurangan pembagian dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) bagi daerahnya sebagai daerah penghasil migas.

Sesuai ketentuan perolehan DAU dan DAK Bojonegoro berkurang karena masuk daerah migas, padahal perolehan DBH migas kenyataan tidak sebanding dengan berkurangnya DAU dan DAK.

Surat kepada Menteri Keuangan itu juga ditembuskan kepada Presiden RI dan Komisi VII DPR RI yang menyetujui adanya “cost recovery”. (*/mcb)

Leave a Comment