Share

Bojonegoro Sampaikan Masalah Penghambat Produksi Minyak

Ada sejumlah masalah yang menjadi perhatian pemkab yang bisa menghambat dalam mengembangkan lapangan minyak Blok Cepu, lapangan Sukowati dan Blok Nona

Bojonegoro (Media Center) – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), Suyoto menyampaikan sejumlah masalah yang menghambat produksi minyak secara nasional di daerahnya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas J Wijanarko.

“Ada sejumlah masalah yang menjadi perhatian pemkab yang bisa menghambat  dalam mengembangkan lapangan minyak Blok Cepu,  lapangan Sukowati dan Blok Nona,” katanya, dalam pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) SKK Migas J Wijanarko, dengan jajarannya di Bojonegoro, Selasa.

Ia menjelaskan  pengembangan lapangan Sukowati sebagai usaha meningkatkan produksi minyak secara nasional belum ada kejelasan memperoleh lahan yang dibutuhkan.

Padahal, katanya, lokasi tanah yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan lapangan minyak Sukowati akan dijadikan acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

“Pemkab juga belum menerima laporan terbaru mengenai pengembangan lapangan Blok Blora, Jawa Tengah (Jateng) dan Blok Nona,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro Soehadi Moelyono menambahkan permasalahan yang masih menghambat dalam pengembangan lapangan minyak Blok Cepu yaitu  tukar guling tanah kas desa seluas 13,2 hektare yang dimanfaatkan proyek migas Blok Cepu.

“Tukar guling TKD yang dimanfaatkan proyek minyak Blok Cepu sudah tiga tahun belum ada kejelasan,” ujarnya.

Selain itu, katanya, juga tanah yang belum bisa dibebaskan milik Ali Mucharom seluas 4.800 meter persegi di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, yang berada di tengah lokasi proyek minyak Blok Cepu.

“Pembebasan tanah Ali Mucharom harus dibeli, sebab lokasinya di tengah-tengah tanah yang sudah dibebaskan untuk proyek minyak Blok Cepu,” ujarnya, menegaskan.

Ia juga menambahkan permasalahan lainnya yang muncul di lapangan yaitu banyak sub kontraktor lokal yang mengerjakan proyek Blok Cepu belum memperoleh pembayaran.

“Kondisi ini merugikan pemkab, sebab kontraktor lokal yang belum dibayar itu sering memanfaatkan uang proyek APBD sehingga mempengaruhi pekerjaan,” tandasnya.

Menanggapi permasalahan itu, Kepala Percepatan Proyek Banyu Urip Blok Cepu Yulius Wiratno menegaskan pihaknya menurunkan tim yang akan langsung memantau pekerjaan proyek minyak Blok Cepu.

“Kami menerjunkan tim untuk memantau penyelesaian pekerjaan proyek migas Blok Cepu. Oleh karena itu kami optimistis produksi puncak minyak Blok Cepu sebesar 165 ribu barel per hari bisa terelasisasi November 2014,” katanya, menegaskan.

Leave a Comment