Share

Bojonegoro Siap Terapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020

Bojonegoro, Media Center – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro segera menerapkan sertifikat dan tandatangan elektronik untuk semua administrasi pemerintahan. Ditargetkan sistem pemerintahan berbasis digital itu dilaksanakan pada 2020 mendatang.

Sebagai persiapan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro menggelar workshop keamanan informasi di Partnership Room lantai IV gedung pemkab setempat, Senin (8/4/2019). Kegiatan ini diikuti seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P, latar belakang workshop ini adalah Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam regulasi itu, pemerintah pusat menargetkan sistem tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah pada tahun 2020.

“Hasil evaluasi Kementerian PAN-RB, Bojonegoro termasuk salah satu kabupaten yang masuk kategori baik sekali dan memuaskan,” kata Kusnandaka.

Oleh sebab itu, lanjut dia, Dinas Kominfo mendatangkan narasumber dari Badan Cyber dan Sandi Negara yang secara Nasional memback up keamanan informasi agar tahun depan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bojonegoro dapat ditingkatkan secara maksimal.

Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah mengapresiasi workshop yang dilaksanakan Dinas Kominfo. Keamanan informasi ini menjadi penting agar semua instansi mampu untuk mengamankan datanya masing-masing.

“Semua OPD harus mampu meningkatkan kapasitasnya menghadapi era digital saat ini,” pesan Bupati Anna.

Bupati perempuan pertama Bojonegoro itu meminta kepada Dinas Kominfo agar mengadakan workshop penerapan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik lagi dengan peserta minimal dua operator di setiap lembaga dan instansi pemerintah.

“Agar penerapannya maksimal,” tegas Bu Anna, panggilan akrab Bupati Bojonegoro.

Bu Anna memberikan gambaran kepada narasumber jika Bojonegoro Fiber Optik (FO) di Bojonegoro masih sangat minim. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro di tahun 2020 menganggarkan untuk FO agar fungsinya dimaksimalkan.

“Khususnya yang bersifat dasar untuk kepentingan masyarakat Bojonegoro seperti cetak KTP, KK, Akta Kelahiran dan KIA,” pungkasnya.(Dwi/NN)

Leave a Comment