Share

Bojonegoro Tunggu UPT Dari Dinas ESDM Pemprov Jatim

Bojonegoro (Media Center) – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Agus Supriyanto, mengatakan, sesuai Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , semua masalah pertambangan  akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

“Mulai dari kepengurusan ijin, pengawasan dan tindakan, semua wewenang pusat dan provinsi,” katanya pada kanalbojonegoro.com, Jumat (9/10).

Dia menjelaskan, setelah ada petunjuk teknis dari undang-undang tersebut, Pemprov Jatim akan membuka kantor UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) Dinas ESDM Pemprov di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga, hal itu mempermudah kinerja Pemkab untuk berkoordinasi terkait kegiatan pertambangan seperti galian c, pemanfaatan air bawah tanah, maupun penambangan pasir ilegal.

“Kita masih menunggu, karena sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari undang-undang tersebut,” kata Agus.

Meskipun begitu, Kepolisian Resort Bojonegoro sigap menertibkan penambangan pasir ilegal di bantaran sungai Bengawan Solo. Tercatat, hingga saat ini sebanyak 23 kasus tambang pasir telah ditangani.

“Kami akan terus melakukan penertiban panambangan pasir ilegal. Karena selain melanggar undang-undang minerba, juga merusak lingkungan sekitar,” tegas Kapolres Bojonegoro, AKPB Hendri Fiuser.(dwi/*mcb)

Leave a Comment