Share

BPJS Ketenagakerjaan Buat MOU Dengan Kejari Bojonegoro

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah melakukan MOU dengan Kejaksaan negeri Bojonegoro untuk menegakkan hukum sesuai dengan PP no 86/2013 tentang pengenaan sanksi kepada perusahaan bukan penyelenggara negara wajib BPJS dan UU no 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara Jaminan Sosial.

Bojonegoro (Media Center) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah melakukan MOU dengan Kejaksaan negeri Bojonegoro untuk menegakkan hukum sesuai dengan PP no 86/2013 tentang pengenaan sanksi kepada perusahaan bukan penyelenggara negara wajib BPJS dan UU no 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara Jaminan Sosial. Kepala Kantor wilayah jatim BPJS Ketenagakerjaan Rizani Usman, mengatakan,PP tersebut tegas mewajibkan pemberian kerja selain penyelenggara negara untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS.

“Pendaftaran tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti,” imbuhnya.

Ia mengimbau agar seluruh perusahaan peserta maupun vendor atau rekanan agar mendaftarkan dan melaporkan seluruh pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. “Apalagi di Bojonegoro ini banyak perusahaan yang masuk untuk bergabung di proyek minyak dan gas bumi,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro, Widio Rahmulyo, menyampaikan, saat ini jumlah kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan Cabang Bojonegoro tercatat sebanyak 1.368 perushaan dengan jumlah tenaga kerja 41.945 tenaga kerja. Ke depannya, ia berharap semua perusahaan di Bojonegoro mendaftar di BPJS Ketenagaan.(**mcb)

Leave a Comment