Share

BPKKD: Pembayaran Hutang Pupuk Dari Dishutbun

Bojonegoro (Media Center) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menegaskan, mekanisme pembayaran hutang pupuk kepada PT Arthesis sebesar Rp5,7 miliar.  Sesuai Peraturan Pemerintah No 58, pencairan anggaran berada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) .

“Kami bersama DPRD sudah menanyakan mekanisme yang benar kepada Kemendagri, dan jawabannya dipastikan melalui Dishutbun,” kata Kepala  Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), Ibnu Soeyoeti, Selasa (24/11).

Dia mengatakan, Dishutbun bisa langsung melakukan pembayaran karena Pemkab telah menyiapkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

“Kami berharap, bulan depan Dishutbun bisa langsung melakukan pembayaran. Supaya, bunga dari hutang itu tidak bertambah,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hingga kini belum menyelesaikan tanggung jawabnya terkait perkara gugatan penyimpangan pupuk jenis NPK,  ZK, dan obat-obatan bagi petani tembakau Virginia Voor Osgt (VO) yang dimenangkan oleh PT Arthesis Sakti Persada.(Dwi/*mcb)

Leave a Comment