Share

Bupati Bojonegoro Cari Solusi Untuk K2

Bojonegoro (Media Center) – Bupati Bojonegoro, Suyoto, menyampaikan, dalam menghadapi permasalahan honorer K2 saat ini harus merujuk pada kebijakan pemerintah pusat.

“Bojonegoro itu bagian dari Indonesia, yang kebijakannya harus merujuk pada kebijakan pusat,” ujarnya, Sabtu (20/2).

Meskipun begitu, Pemkab Bojonegoro akan mencari solusi bagaimana semua K2 yang bekerja puluhan tahun bisa diangkat menjadi CPNS melalui kebijakan lokal.

“Kita akan terus upayakan untuk mencari terobosan regulasi, seperti dana abadi dari migas,” tambahnya.

Saat ini, tenaga honorer K2 didata dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berdasarkan SE Nomor 5 Tahun 2010 dan SE Nomor 3 Tahun 2012.

“Pemkab Bojonegoro akan terus berusaha mengimbangi bantuan dengan pendekatan kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro,” kata pria yang sering disapa Kang Yoto.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyatakan siap mengalokasikan anggaran belanja pegawai bagi pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Sementara untuk gaji tenaga honorer K2 yang sudah resmi menjadi PNS, akan dibayar lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).(dwi/mcb)

Leave a Comment