Share

Bupati Bojonegoro Minta DPRD Terapkan Good and Clean Government

Bojonegoro, 14/7 (Media Center) – Bupati Bojonegoro, Suyoto, menyampajkann, guna melembagakan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government maupun semangat Open Government Partnership, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Perbup Open Data Contract.
” Yang dalam regulasi tersebut semua hasil dan proses dari kontrak politik, kontrak profesional dan kontrak bisnis, kita buka dan kita online kan,” ujarnya, Jumat (14/7).
Inilah salah satu bentuk pertanggungjawaban  kepada rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sebenarnya.  Sehingga, nantinya akan jelaslah suatu kegiatan itu. Suyoto menambahkan, kejelasan ini misalnya siapa yang mengusulkannya, apakah dari Musrenbang, aspirasi publik, aspirasi DPRD atau kebijakan pemerintah baik pusat atauprovinsi), lokasinya dimana, dikerjakan oleh siapa, dan berapa nilainya.
“Serta yang terpenting hasilnya itu apa, sejauh mana nyambung dengan kebutuhan dan masalah rakyat,” tandasnya.
Semangat keterbukaan ini tidak hanya terbatas pada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, tetapi juga pada tataran Pemerintah Desa, bahkan rakyat bisa menuntut apabila masih ada Pemerintah Desa yang tertutup kepada warganya.
“Sudah saatnya kita semua berbenah dan semakin transparan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Apabila Pemerintah Kabupaten telah mempunyai pedoman berupa Peraturan Bupati Open Data Contract, yang membuka seluruh proses perencanaan, penetapan, pemilihan penyedia barang atau jasa, nilai dana suatu kegiatan, pelaksana, lokasi, hasil sampai dengan pelaporan proses pembangunan di Kabupaten Bojonegoro,  maka lembaga yang mengawal dan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, sudah selayaknya DPRD juga menerapkan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government maupun semangat Open Government Partnership ini. (dwi/mcb)

Leave a Comment