Share

Bupati Bojonegoro Minta Jajarannya Siap Dukung “OGP”

Bojonegoro, 11/10 (Antara) – Bupati Bojonegoro Suyoto meminta jajarannya harus siap melaksanakan dokumen kontrak secara terbuka sebagai usaha mendukung keterbukaan pemerintah daerah atau “Open Government Partnership” (OGP).

“Semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus siap melaksanaan dokumen kontrak secara terbuka dalam pengadaan barang dan jasa untuk menghindari korupsi, penipuan dan fitnah,” kata dia dalam acara dalam sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di flingkup pemkab, Selasa (11/10).

Namun, menurut dia, dalam melaksanakan kontrak secara terbuka dalam pengadaan barang dan jasa dibutuhkan komitmen bersama empat komponen yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Ia menjelaskan empat sekawan itu harus melakukan kerja sama agar pelaksanaan kontrak secara terbuka bisa berjalan dengan baik untuk mendukung keterbukaan pemerintah daerah atau “Open Government Partnership” (OGP).

Dengan demikian masyarakat bisa tahu terkait pengadaan barang dan jasa di lingkup pemkab karena bisa melihat dengan mengakses melalui internet.

“Adanya kontrak secara terbuka maka bisa diketahui kontraktor yang ditunjuk, juga alasannya bisa terpilih dalam pengadaan barang dan jasa,” jelas dia.

Tidak hanya itu, katanya, pelaksanaan kontrak secara terbuka bisa menghindari penipuan dan fitnah.

Ia mencontohkan seseorang yang berfoto dengan dirinya bisa dimanfaatkan untuk menipu orang lain dengan menjanjikan bisa memperoleh pekerjaan karena dekat dengan bupati berdasarkan foto yang ada.

“Padahal soal foto bisa saja dilakukan dimana saja,” ujarnya.

Yang jelas, kata dia, adanya kontrak terbuka untuk keterbukaan pemerintah daerah itu bisa meningkatkan iklim demokrasi yang sehat di daerahnya.

“Kontrak secara terbuka dalam pekerjaan di dinas pekerjaan umum akan mulai dilaksanakan untuk mendukung keterbukaan pemerintah daerah,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bojonegoro Andik Tjandra.

Dengan adanya kontrak secara terbuka, lanjut dia, bisa memperkecil terjadi pelanggaran juga kerugian, karena semuanya dilaksanakan secara terbuka.

Di dalam acara itu juga digelar pembacaan pernyataan sikap keterbukaan dokumen kontrak sekaligus penandatanganan dukungan dalam pelaksanaan kontrak secara terbuka yang dilakukan berbagai pihak.

Acara juga dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Setyo Hartono dan perwakilan kepolisian resor (polres) dan Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kusnandaka Tjatur dan undangan lainnya. (*/mcb)

Leave a Comment