Share

Bupati Bojonegoro Minta SKPD Tahu Teknologi Informasi

Bojonegoro (Media Center) – Bupati Bojonegoro,  Jawa Timur, Suyoto, meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran pemkab memahami dan mengetahui teknologi informasi (TI) dalam melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan berbagai pihak lainnya.

“Mulai sekarang tidak ada alasan bahwa kalau ada undangan lewat email dari siapapun juga, kepada SKPD atau lewat teknologi informasi lainnya kemudian menjawab tidak tahu, karena tidak membuka email,” katanya, dalam rapat dengan jajaran pemkab, Jumat (2/10).

Oleh karena itu, menurut dia,  seluruh SKPD harus selalu memonitor perkembangan informasi dari luar melalui TI, baik melalui email, juga melalui sarana informasi lainnya.

“Seluruh SKPD harus rutin selalu membuka email,” katanya, menegaskan.

Pada kesempatan itu, pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan soal pelaporan dari masyarakat yang masuk kejaringan informasi publik baik melalui pesan singkat telepon selular, email, juga yang lainnya.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur,  menjelaskan jumlah masyarakat yang melapor ke jaringan informasi mencapai 1.079 laporan tentang berbagai permasalahan pembangunan baik berisi kritik, pengaduan, juga informasi  lainnya, sejak Juni 2014.

“Rata-rata jumlah laporan dari masyarakat yang masuk ke jaringan informasi publik sekitar 40 laporan per bulannya, memperoleh tanggapan SKPD,” ucapnya.

Hanya saja, lanjut dia, masih ada  SKPD yang memberikan tanggapan atau klarifikasi lama, tapi ada juga yang bisa mengklarifikasi dengan cepat.

“Rata-rata semua SKPD mengklarifikasi laporan yang masuk. Hanya waktunya ada yang cepat, tapi ada juga yang lambat,” ucapnya, menegaskan.

Lebih lanjut ia menjelaskan pemkab sudah miliki Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro No. 30 tahun 2014 tentang Inovasi Pembanguinan Berbasis Partisipasi Publik. Adanya perbup itu merupakan penjabaran dari UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Di dalam perbup itu mengatur pelaporan bisa dilakukan, antara lain, melalui radio Malowopati, milik pemkab, pesan singkat telepon selular, ” jelas dia.

Menurut dia, adanya keterlibatan masyarakat yang memberikan informasi dalam berbagai bidang pembangunan itu, merupakan usaha penguatan masyarakat.

Dalam rapat itu, juga dihadiri Komisioner Penyiaran Jawa Timur, Mahbub Junaidi, yang menyatakan jaringan informasi publik yang ada di Bojonegoro, sudah berjalan dengan baik.

“Kondisi yang sudah ada itu harus terus dikembangkan, sebagai usaha meningkatkan keterbukaan informasi publik,” tandasnya. (sa/mcb)

Leave a Comment