Share

Bupati Bojonegoro: Pengajuan Dana Desa Harus Sesuai Aturan

Bojonegoro, 25/2/2019 (Media Center) – Bupati Bojonegoro memberikan Pembinaan Kepada Perangkat desa di Desa Temu, Kecamatan Kanor dalam rangka Penguatan Kapasitas perangkat desa. Acara yang dilaksanakan di balai desa setempat, Minggu (24/2) ini dihadiri pula Plt Kepala Dinas PMD, camat beserta jajaran Formpimca serta para perangkat desa dari kecamatan Kanor.

Camat Kanor Mahfud, menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, dimana semuanya ada sumber hukumnya dalam menentukan kebijakan atau dalam bertindak. Sehingga diharapkan perangkat desa dalam mengajukan Dana Desa harus sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

“Jadi kita tidak bisa semaunya sendiri. Sehingga nanti pelaksanaan kegiatannya serta pertanggungjawabannya ada. Apa yang diusulkan dan yang dilaksanakan sesuai. Sehingga hal tersebut dapat sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik itu UU, Perpu, Perpres, Permen, Pergub, maupun Perbup,” jelas wanita yang akrab disapa Bu Anna ini menjelaskan

.Perempuan asal Tuban ini menyampaikan bahwa sejak ditetapkannya UU Desa, desa memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakannya. Namun hal tersebut ada batasannya, tidak serta merta bebas. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan desa, harus berpatokan pada peraturan yang berlaku baik UU, Perpu, Perpres, Permen, Pergub, maupun Perbup.

“Misalnya saja dalam pencairan Dana Desa ada persyaratan melunasi PBB, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Karena sejatinya Dana Desa salah satunya bersumber dari PBB. Toh nanti uang dari PBB juga akan disalurkan lagi melalui dana Desa. Jadi hal tersebut tidak akan memberikan kerugian, malah memberikan manfaat jika ikut membayar PBB”, imbuh Bupati Anna.(*mcb)

Leave a Comment