Share

Bupati Bojonegoro Tanggapi Laporan Terkait Utang Pupuk

Bojonegoro (Media Center) – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto, menanggapi dengan santai atas laporan yang dilayangkan oleh PT Arthesis Sakti Persada, Malang, ke Polda Jawa Timur, terkait pengadaan pupuk tembakau, pada 2009.

Laporan ini dikarenakan, Pemkab Bojonegoro dianggap mengabaikan tanggung jawabnya karena belum membayar utang pengadaan pupuk tembakau dan obat-obatan berikut bungannya sebesar sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp5,7 miliar.

“Sejak awal, saya sudah memerintahkan BPKKD untuk melakukan pembayaran,” tegas Bupati Suyoto, saat ditemui di rumah dinasnya, Rabu (6/1).

Menurutnya, mekanisme pembayaran utang sudah jelas disebutkan didalam keputusan MA. Bahwa, pembayaran berada di Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan daerah (BPKKD), bukan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun).

“Kita sudah anggarkan setiap tahunnya, dan masuk utang. Kalau yang mencairkan Dishutbun ya tidak bisa, karena tidak ada kegiatan maka tidak bisa direalisasikan,”tandasnya.

Menurutnya, untuk menyelesaikan permasalahan ini BPKKD harus membayarkan beban utang tersebut. Baru, setelah diselesaikan masalah perdata, Pemkab akan meminta kepada Kejaksaan mengusut secara pidana.

“Perdatanya selesaikan dulu, baru setelah itu usut pidananya. Siapa yang membuat Pemkab memiliki utang. Apakah itu penyedia barang dan jasanya ataukah ada oknum dari Dishutbun,” ujar Kang Yoto, dengan nada bertanya.

Selama ini, belum terbayarnya utang dikarenakan BPKKD terlalu banyak berkoordinasi dengan beberapa pihak. Seperti DPRD maupuan Kemendagri. Padahal, bisa saja, saat menemui Kemendagri bukan orang yang ahli dibidangnya dan belum tentu mengetahui permasalahan secara rinci.

“Kebanyakan koordinasi, ya begitu jadinya. Putusan sudah jelas dan pembayaran ada dimana kok masih lempar sana sini,” ucapnya.

Perwakilan PT Arthesis Sakti Persada, Malang, Agoes Soeyanto, melaporkan Bupati Bojonegoro Suyoto, Wakil Bupati (Wabup) Setyo Hartono dan Kepala Dishutbun Nuzulul Hudaya, ke Polda Jawa Timur, terkait pengadaan pupuk tembakau, pada 31 Desember 2015.

Sesuai laporan yang disampaikan bahwa ketiga pejabat di daerah setempat telah menyalahi wewenangnya, karena tidak bersedia membayar utang pupuk sebesar Rp5,7 miliar, sebagaimana yang diputuskan Pengadilan Tinggi (PT), yang diperkuat dengan keputusan MA. (Dwi/mcb)

Leave a Comment