Share

Bupati Bojonegoro Perintahkan Sanksi Kades yang Belum Lantik Calon Perangkat Desanya

 

Bojonegoro, 5/1 (Media Center) – Bupati Bojonegoro, Suyoto memerintahkan kepada Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan untuk memberikan sanksi kepada desa-desa yang sampai hari ini belum melakukan pelantikan calon perangkat desanya. Karena pelantikan calon perangkat desa hasil tes serentak pada November 2017 lalu telah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam aturan yakni paling lambat 21 Desember 2017.

“Ini bukan soal saya benci dan senang. Tapi sebagai bupati, saya harus melaksanakan sumpah jabatan. Yakni mematuhi dan melaksanaan peraturan perundang-undangan,” kata Bupati Suyoto saat dialog publik di Pendapa Malwopati Pemkab Bojonegoro, Jumat (5/1/2018).

Menanggapi perintah tersebut, Asisten 1, Djoko Lukito, menyatakan telah menyiapkan surat peringatan kepada desa-desa yang belum mengajukan rekomendasi dan belum melakukan pelantikan kepada calon perangkat desa yang lolos seleksi.

“Sudah kita siapkan surat peringatan pertama. Suratnya sudah jadi tapi belum sampai ke meja bapak bupati,” kata Asisten 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito di dialog publik di Pendapa Malwopati, Jumat (5/1/2018).

Ada 12 desa yang sampai hari ini belum melakukan pelantikan calon perangkat desa terpilih. Rinciannya tujuh desa belum mengajukan rekomendasi ke kecamatan, dan lima sudah mendapat rekomendasi tapi belum melakukan pelantikan.

Pemberian surat peringatan ini dilakukan karena telah melebihi batas waktu pelantikan sesuai amanat peraturan daerah (Perda) tentang Perangkat Desa, yakni pada 21 Desember 2017 lalu.

Selama ini pihak pemkab telah mengimbau kepada semua desa dan memfasilitisi untuk segera mengajukan rekomendasi dan melakukan pelantikan. Namun sampai batas waktu masih ada 12 desa yang belum melaksanakan.

“Untuk menyelesaikan permasalahan ini kita berpegang pada aturan yang berlaku,” sambung Sugeng Firmanto, Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Bojonegoro.

Aturan yang dimaksud adalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Desa (Perdes).

“Jadi aturan yang kita pakai satu paket. Bukan perda dan perbup,” tegas Sugeng.

Sesuai aturan tersebut, kepala desa yang tidak melakukan pelantikan dapat dikenai sanksi sampai pada pemberhentian. Sebelum pemberhentian akan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.

Jika masih belum melakukan pelantikan akan dilakukan pemberhentian sementara selama tiga bulan dan dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat. Bila ditemukan melanggar aturan yang berlaku bisa diberhentikan untuk selamanya.

“Saat pemberhentian sementara akan diangkat pejabat sementara (Pjs). Pjs inilah yang akan melakukan pelantikan,” jelas Sugeng.

Ketujuh desa yang belum mengajukan rekomendasi diantaranya, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu, Desa Balongdowo, Kecamatan Kepohbaru, Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari, Desa Kedungrejo, Kecamatan Malo, dan Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo. (dwi/kominfo)

Leave a Comment