Share

Bupati Bojonegoro Tolak RUU Pilkada

Bupati Bojonegoro, Suyoto, menyatakan menolak tegas RUU Pilkada tersebut. Menurutnya, jika Pilkada dilakukan oleh DPRD maka akan mencederai rakyat dan merusak proses demokrasi saat ini. Hal ini dianggapnya suatu kemunduran dari sikap demokrasi yang dimiliki bangsa Indonesia.

Bojonegoro (Media Center) – Rancangan Undang-Undang Pilkada yang kini tengah dibahas di DPR RI, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasalnya, salah satu draf dalam RUU Pilkada tersebut menghapus pemilihan langsung dan diganti dengan dipilih DPRD.

Bupati Bojonegoro, Suyoto, menyatakan menolak tegas RUU Pilkada tersebut. Menurutnya, jika Pilkada dilakukan oleh DPRD maka akan mencederai rakyat dan merusak proses demokrasi saat ini. Hal ini dianggapnya suatu kemunduran dari sikap demokrasi yang dimiliki bangsa Indonesia.

Bupati yang sekaligus Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur, ini mengaku telah menyampaikan gagasan nya pada internal partai. Meskipun PAN termasuk salah satu partai yang mendukung adanya RUU Pilkada bersama partai lainnya di koalisi merah putih.

“Saya pribadi, Suyoto, menolak tegas jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, jangan sampai RUU Pilkada itu disahkan,” tegasnya, Selasa (09/09/2014).

“Jika sampai disahkan, nanti akan ada kecenderungan demokrasi akan disandra oleh elit DPRD maupun elit Partai,” lanjutnya.

Bahkan, Bupati yang telah menjabat dua periode di Kota Ledre ini menyatakan akan mendukung siapapun yang menolak RUU Pilkada ini. ia menyampaikan, jika pandangannya di internal partai berbeda dengan keputusan pengurus pusat yang mendukung proses pilkada dipilih oleh DPRD. Alasannya, hal ini dilihat dari sudut orang yang pernah terlibat proses demokrasi di Indonesia.

“Saya berfikir jika nanti itu diserahkan ke DPRD ujung-ujungnya keputusan di tangan ketua partai dan pasti ada yang namanya penyandraan demokrasi,” imbuhnya.

Ia mengatakan, kebanyakan pihak menilai demokrasi yang dilaksanakan secara langsung memang mahal, mahalnya proses demokrasi secara langsung tersebut karena melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

“Pada sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Masyarakat kita semakin cerdas, jadi money politics akan berangsur menghilang,” pungkasnya.(**mcb)

Leave a Comment