Share

Bupati Bojonegoro “Video Conference” Terkait Keterbukaan Pemerintahan

Bojonegoro, 13/1 (Media Center) – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto menggelar “video conference” terkait keterbukaan pemerintahan atau “open government patnership” dengan “Manager, Subnational Government Pilot Project” Brittany Giroux Lane di Washington, Jumat (13/1).

“Video conference” yang digelar ini untuk melaporkan perkembangan keterbukaan pemerintahan di Bojonegoro yang sudah berjalan juga yang akan dilaksanakan pada 2017,” kata Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, sebelum acara dimulai.

Menurut dia, acara yang digelar itu merupakan tindak lanjut pertemuan 75 perwakilan negara yang mendeklarasikan “open government patnership” di Paris, pada 7-9 Desember 2016.

Di dalam deklarasi di Paris itu, lanjut dia, levelnya negara, sedangkan untuk tindak lanjutnya dikembangkan di daerah.

“Laporan perkembangan “open government patnership” akan dilaksanakan tiga bulan sekali,” jelas dia.

Di dalam “video conference” itu, Suyoto melaporkan pelaksanaan keterbukaan pemerintahan atau “open fovernment patnership” di daerahnya yang sudah berjalan selama 2016 sekaligus program yang akan dilaksanakan selama 2017.

sesuai laporan yang disampaikan bahwa selama 2016 ada lima program keterbukaan pemerintahan yang sudah dijalankan yaitu revolusi data yang melibatkan kader PKK, selain juga penguatan sistem dasa wisma.

Menyusul setelah itu dalam pelaksanaan revolusi data yang dilaksanakan di 10 desa juga melibatkan LSM Bojonegoro Institute dan LSM Sinargantara Bandung.

Program yang akan dijalankan selama 2017, menurut dia, keterbukaan pemerintahan di desa yang sudah mulai dilaksanakan yaitu pelatihan sistem keuangan desa.”Pemkab sudah mengelar pelatihan sistem keuangan desa kepada pihak desa,” tuturnya.

Lainnya, kominfo juga mengusulkan seluruh desa (419 desa), memiliki web desa sebagai bentuk keterbukaan pemerintahan di desa.”Di Bojonegoro sudah ada 107 desa yang memiliki web desa,” tandasnya.

Program lainnya pada 2017, lanjut dia, SKPD di seluruh jajaran pemkab juga wajib memiliki web.””Pengembangan open data kontrak di Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga sudah mulai dijalankan,” tambahnya.

Terkait hal itu “Manager, subnational Government Pilot Project” Brittany Giroux Lane mengapresiasi berbagai langkah yang sudah dijalan Bojonegoro terkait keterbukaan pemerintahan. (tim detakpos)

Hadir dalam “video conference” itu jajaran pemerintah kabupaten (pemkab), juga sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). (*/mcb)

Leave a Comment