Share

Bupati: Indonesia Butuh Lembaga Anti Korupsi

Bojonegoro (Media Center) – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan lembaga anti korupsi termasuk didalamnya auditor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), koalisi masyarakat sipil dan lembaga penegak hukum.

“Bagi saya lembaga tersebut dipelukan untuk Memudahkan pelaksanaan niat baik,” katanya, dalam seminar nasional anti “corruptions and democracy outlook”, 2016, di Jakarta, Selasa (15/3).

Dalam seminar yang digelar “Transparency International” Indonesia di Jakarta itu, ia menjelaskan banyak orang berniat baik lewat politik dan pemerintahan, lembaga anti korupsi, yang sangat membantu niat baik dari rongrongan lingkungan korupsi.

“Mekanisme tranparansi dan akuntabilitas menjadi sangat relevan dan urgensinya lebih mudah diterima,” ucapnya.

Menurut dia, dengan penguatan dan patnership dg lembaga anti korupsi maka semangat belajar menumbuhkan niat baik dan pembangunan sistem yang melahirkan “good and clean governance”, akan semakin tumbuh subur.

“Apa yang terjadi di Bojonegoro selama 8 tahun terakhir ini menjadi salah satu bukti betapa pentingnya penguatan kelembagaan dan “partnership” Pemerintah dengan lembaga anti korupsi,” paparnya.

Bojonegoro, katanya, selama ini telah bekerja sama antara lain dengan gerakan masyarakat transparansi internasioanal, EITI, “Publish what you pay”, “world ban”k, NRGI, OGP, UKP4, LSM lokal dan media massa.

Hasilnya, lanjutnya, dapat dilihat pada peningkatan kepercayaan publik, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. (*/mcb)

Leave a Comment