Share

Bupati Soroti Aspek Sosial dan Lingkungan di Sumur Tua

Keberadaan sumur tua di Kabupaten Bojonegoro bukan tidak penting, selain adanya Lapangan Banyuurip Blok Cepu, Lapangan Sukowati Blok Tuban maupun Sumur Tiung Biru (TBR). Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sumur tua yang berada di Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Malo ini harus terus dilestarikan sesuai aturan dan mampu menyejahterakan masyarakat sekitar.

Bojonegoro (Media Center) –  Keberadaan sumur tua di Kabupaten Bojonegoro bukan tidak penting, selain adanya Lapangan Banyuurip Blok Cepu, Lapangan Sukowati Blok Tuban maupun Sumur Tiung Biru (TBR). Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sumur tua yang berada di Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Malo ini harus terus dilestarikan sesuai aturan dan mampu menyejahterakan masyarakat sekitar.

Bupati Bojonegoro, Suyoto, mengatakan, di awal 2008, sumur tua kalau dikelola secara bisnis maka tidak akan ekonomis, sehingga harus dikelola secara tradisional oleh masyarakat. Kemudian Pemkab  memberi ruang kepada  masyarakat bekerjasama dengan Pertamina EP Asset 4 selaku operator.

Saat dilakukan evaluas, lanjut bupati, ternyata peran masyarakat sudah tidak lagi dominan. Namun Koperasi Unit Desa (KUD) lah yang mengambil peran penting yang melakukan kerjasama dengan pengusaha. Dan didalam evaluasi tersebut pemberdayaan masyarakatnya tidak berjalan sama sekali.

“Bahkan persoalan lingkungan hidupnya semakin parah,” tegas Kang Yoto.

Selain itu, hasil dari sumur  tidak tua tidak seluruhnya masuk ke Pertamina, terbukti dari laporan d lifting angka-angka untuk sumur tua sedikit sekali. Catatan negatif lainnya adalah banyaknya infrastruktur yang rusak parah sehingga harus keluar duit sedikit demi sedikit untuk memperbaikinya .

“Kami juga meminta pihak Pertamina EP Aset 4 untuk membantu ikut memperbaikinya,” imbuhnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,tanggung jawab sepenuhnya adalah Pertamina EP Asset 4 selaku operator Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) sumur tua tersebut. Tanggung jawab Pertamina Asset 4, diantaranya harus memastikan bagaimana pemberdayaan sosial masyarakatnya. Harus pula bertanggung jawab terkait infrastrukturnya.

“Harus bertanggung jawab bagaimana pengelolaan lingkungan hidupnya, lalu bertanggung jawab bagaimana pendapatan negara tidak hilang disana” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih menjadi fasilitator, pengawas dan regulator, karena pemain utamanya adalah Pertamina dan partnernya. Selama ini sudah dikomunikasikan dan berharap semua tanggung jawab tersebut dijalankan, jangan sampai masyarakat yang menjadi korban.

Suyoto menyatakan,setelah dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumur tua ini, bahwa beberapa permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, bukan tidak mungkin Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) akan masuk disitu untuk menawarakan diri. Kecuali Peraturan menteri-nya dirubah misalkan pengelolaannya diserahkan pemkab secara otomatis BUMD yang masuk.

“Buat saya sangat memungkinkan BUMD menawarkan diri,” tukasnya.

Hal ini dikarenakan kalau pengelolaan sumur tua masih dilakukan seperti sekarang, tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi tidak bisa terkejar,tetapi melalui BUMD akan lebih mudah mengatur dan mengejar perbaikan pengelolaannya.

Selama ini Pemkab telah memberikan rekomendasi kepada Pertamina EP Asset 4 dalam mengelola sumur tua beserta catatan-catatan penting bahwa akan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

“Kami melihat saat ini operator kurang serius dalam upaya pemberdayaan,” pungkasnya.

Apapun namanya, ketika terdapat suatu sumber daya alam seperti minyak dan gas itu boleh dieksplorasi dan eksploitasi jangan sampai merusak lingkungan dan harus memperhatikan aspek sosial. Karena jika tidak dilaksanakan maka akan terjadi kutukan lingkungan, skutukan sumber daya alam.

“Di Bojonegoro, jangan sampai ini terjadi,” pungkasnya. (re/**mcb)

Leave a Comment