Share

Camat Di’Dead Line’ Dua Minggu

Dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH), akan mendatangkan pakar untuk mengkaji tentang Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Nomor 1 tahun 2008 tentang penambangan pasir mekanik.

“Agar seluruh camat melakukan pendataan kegiatan penambangan pasir yang berada diwilayah mereka,” kata Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono. Hal itu disampaikan saat berlangsungnya Rapat Evaluasi yang digelar di Ruang Batik Madrim Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (12/12/2013) pagi tadi.

Ditambahkannya, dengan pemberlakukan UU Lingkungan Hidup maka para penambang ilegal akan mendapatkan jeratan hukum yang lebih berat. Sementara itu, Setyo Hartono memberi tenggat waktu dua minggu pada para camat untuk kelengkapan data penambang pasir yang diminta.

“Dalam dua minggu, data jumlah penambang, baik alamat maupun nama sudah harus masuk dimeja saya,” katanya. Setyo Hartono prihatin dengan sering bocornya operasi yang dilakukan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Terlebih bila hasil operasi berupa mesin sedot pasir banyak yang hilang tak jelas rimbanya,” kata Setyo Hartono. (humas)

Leave a Comment