Share

Capaian Kinerja Pemkab Bojonegoro Sepanjang 2019

Bojonegoro, Media Center – Nilai Tukar Petani Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sebesar 105,52, dan diproyeksikan meningkat menjadi 106,40 pada tahun 2019 ini. NTP ini merupakan indikator kesejahteraan petani yang mengacu kepada kemampuan daya beli petani yaitu kemampuan pendapatan yang diterima petani untuk dapat memenuhi konsumsinya.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah pada refleksi pembangunan sepanjang tahun 2019 disampaikan, nilai NTP terbesar adalah subsektor perikanan sebesar 109,23 dan NTP subsektor peternakan sebesar 107,55. Sedangkan NTP terendah adalah subsektor hortikultura sebesar 104,89.

“Ini berarti pada tahun 2019 petani relatif lebih sejahtera dengan melihat dari analisa angka NTP yang diproyeksikan,” ujar Bu Anna, sapaan akrab Bupati Bojonegoro.

Sementara angka pengangguran di Bojonegoro tahun 2019 ini juga mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Tahun lalu angka pengangguran sebesar 4,19%, turun menjadi 3,70%.

“Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,49%,” tegasnya.

Menurut Bu Anna, pencapaian indikator kinerja makro di atas tidak lepas dari dukungan Komitmen Ngayomi dan Ngopeni yang diterjemahkan dalam tujuh misi bupati-wakil bupati dan diwujudkan dalam bentuk “SAPTA DASA KRIDHA” (Tujuh Belas Prioritas pembangunan) yang semuanya difokuskan untuk menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi disparitas antar wilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pencapaian “SAPTA DASA KRIDHA” (Tujuh Belas Prioritas pembangunan) tersebut antara lain peningkatan infrastruktur dan layanan dasar yang terus dilaksanakan. Diantaranya melalui peningkatan jalan sepanjang 135 km pada tahun 2019 dimana pada tahun 2018 kondisi jalan mantap sebesar 40% meningkat menjadi 56%.

“Begitu pula kondisi baik jembatan pada tahun 2018 sebesar 79% meningkat menjadi 85% sebagai dampak dari pembangunan dan pemeliharaan jembatan yang dilakukan,” tuturnya.

Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar juga terus ditingkatkan. Awalnya pada tahun 2018 sebanyak 770 unit meningkat menjadi 1057 unit yang lokasinya menyebar di seluruh Kabupaten Bojonegoro.

Upaya meningkatkan kondisi rumah masyarakat miskin agar layak dihuni, aman dan memenuhi syarat kesehatan juga terus ditingkatkan. Yakni melalui Pemkab melakukan peningkatan anggaran perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui ALADIN (Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding) yang awalnya hanya 631 unit meningkat menjadi 1.711 unit dengan alokasi dana Rp 36,6 miliar.

Selain itu, Program Penguatan dan Pengembangan Usaha untuk Badan Usaha Milik Desa dengan memberikan Bantuan Keuangan untuk 92 BUMDes pada tahun 2019 yang memiliki usaha di bidang pertanian dan wisata sebesar Rp100 juta per BUMdes. Kemudian Program Petani Mandiri dengan anggaran 40 Milyar pada tahun 2019 untuk 270 poktan penerima dengan kartu tercetak sejumlah 8.953 kartu.

Selain itu pemberdayaan Usaha mikro melalui Program Pedagang Produktif dengan memberikan layanan permodalan kepada pedagang mikro dan ultra mikro maksimal Rp25 juta. Pada tahun 2019 ini kartu tercetak sejumlah 8.044 kartu dengan realisasi akses permodalan sebesar Rp4 miliar. Juga Festival Tahunan Budaya pada tahun 2019 ini antara lain Tari Tengul secara masal dan Pencatatan Rekor Muri dengan Penari sejumlah 2019 orang, Festival Makanan Khas Bojonegoro dengan menyediakan 26 ribu bungkus Sego Buwuhan, Peresmian Tugu dan Patung Samin sebagai salah satu Destinasi Wisata di Kabupaten Bojonegoro.

Pemkab Bojonegoro juga melakukan penataan pasar tradisional. Antara lain Pasar Kerajinan Rakyat Ngasem, Pasar Banjarejo, Pasar Kanor, Pasar Sroyo dan Pasar Kerajinan Margomulyo.

“Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro,” tandas bupati perempuan pertama Bojonegoro.

Tidak hanya itu, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan 9,7 Milyar dan saat ini telah dapat membantu 2.808 anak yatim, 1340 lansia, 464 Penderita Penyakit Kronis dan 174 Penyandang Cacat Berat.

“Program bantuan sosial ini diharapkan dapat mengurangi beban bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan tidak mampu,” lanjutnya.

Selain itu, Penyediaan Layanan Terpadu Satu Atap yang mudah, cepat dan tepat melalui mall pelayanan publik untuk kemudahan pengurusan perizinan, dokumen kependudukan, Perbankan, BPJS Kesehatan, Jasa Pos, Listrik, Air Bersih, dll.

“Program-program pembangunan tersebut akan terus kami tingkatkan pencapaiannya pada tahun 2020 untuk percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bu Anna.(Dwi)

Leave a Comment