Share

“Centre for Innovation” Survei Informasi Publik Bojonegoro

Bojonegoro (Media Center) – Tim Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Jakarta, melakukan survei keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan memintai keterangan 200 responden,  yang pernah mengadu ke jaringan kanal pengaduan.

“Sudah ada 130 warga yang kami mintai keterangan dalam survei sejak Senin (9/11),” kata salah seorang tim survei CIPG Jakarta Halida Nufaisa, di Bojonegoro, Jumat (13/11).

Dalam melaksanakan survei itu, Tim CIPG,  dibantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bojonegoro Institute (BI)

Lebih lanjut, ia menjelaskan  ada 30 item pertanyaan yang diajukan kepada responden yang lokasinya dipilih secara acak di lima kecamatan yang paling banyak warganya mengadu ke jaringan kanal pengaduan.

Pertanyaannya, lanjut dia, di antaranya, terkait kebenaran pengaduan yang dimasukkan ke jaringan kanal pengaduan, melalui pesan singkat telepon selular, email, juga lainnya.

“Kami belum bisa menyimpulkan hasilnya, sebab harus membaca satu persatu jawaban responden,” jelas dia, didamping anggota CIPG lainnya Mona Luthfina Usmani.

Ia menambahkan CIPG masih akan menanyai lagi 70 responden sesuai target survei, dengan jumlah 200 responden yang tersebar di Kecamatan Kota, Kapas, Dander, Ngasem dan Sumberrejo.

“Target kami dalam dua hari ini survei sudah selesai,” ucapnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro Kusnandaka Tjatur menambahkan, pihaknya memberikan masukan semua data terkait warga di daerahnya yang mengadu melalui kanal pengaduan sejak Juni 2014.

Sesuai data,  masyarakat yang melapor ke jaringan informasi publik, melalui berbagai media, mulai telepon selular, radio, email, halo bupati, juga lainnya, mencapai 1.079 laporan.

“Responden yang mengadu ke kanal pengaduan terbanyak usianya sekitar 45 tahun. Agak berbeda dengan di Jakarta, kebanyakan yang mengadu anak-anak muda,” jelasnya.

“Semua laporan diklarifikasi oleh satuan kerja perangkat kerja daerah (SKPD),” tambahnya.

Sesuai keterangan, CIPG juga pernah melakukan survei serupa di Indramayu, Jawa Barat, bulan lalu. Setelah dari Bojonegoro survei keterbukaan informasi publik yang dilakukan CIPG akan dilanjutkan ke Riau.

Survei terkait keterbukaan informasi publik juga dilakukan di berbagai negara berkembang, dari pemerintahan otoriter, ke pemerintahan demokrasi.

“Pelaksanaan survei yang kami lakukan ini didanai sebuah lembaga non Pemerintah yang merupakan gabungan dari berbagai negara,” ucap Halida, menambahkan. (*/mcb)

Leave a Comment