Share

Disnakertransos Bojonegoro Minta Warga Jadi TKI Prosedur

Bojonegoro (Media Center)- Disnakertransos Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta warga di daerahnya menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) sesuai prosedur, agar tidak menimbulkan permasalahan kalau terjadi sesuatu selama di negara tempatnya bekerja.

“Kalau menjadi TKI tidak sesuai prosedur akan menimbulkan masalah, misalnya, terjadi kecelakaan kerja di negara tempatnya bekerja,” kata Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono, dihadapan seratusan warga di Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, Sabtu (14/11).

Ia mencontohkan kasus kecelakaan kerja yang dialami TKI asal daerahnya dalam pembangunan Masjidil Haram, yang tidak masuk dalam daftar TKI resmi.

“Karena tidak masuk dalam daftar TKI resmi, maka akan kesulitan dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, mulai pemulangan juga asuransi,” ucapnya.

Yang jelas, menurut dia,sosialisasi terkait TKI digelar, di Kecamatan Kedungadem, disebabkan di daerah setempat banyak warganya yang menjadi TKI dengan cara tanpa melalui prosedur resmi.

“Catatan kami di Kecamatan Kedungadem ini banyak warga yang menjadi TKI tanpa melalui prosedur resmi,,” ucapnya, menegaskan.
.
Sementara itu, Kasubdit Sosialisasi Badan Nasional Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Joko Purwanto, sependapat bawah warga kalau ingin menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) harus menempuh prosedur resmi.

Menurut dia, TKI tanpa prosedur remi akan menghadapi permasalahan tidak hanya ketika TKI bekerja di luar negeri, yang dipulangkan kalau tertangkap petugas. Tapi, tapi juga bisa gagal berangkat.

“Banyak kasus TKI yang menempuh cara tanpa prosedur resmi, gagal berangkat. Selain itu, juga kehilangan uang yang dimanfaatkan untuk membayar calo TKI,” ucapnya, kepada seratusan warga sejumlah desa di Kecamatan Kedungadem.

Lebih lanjut ia menjelaskan prosuder resmi yang harus ditempuh sebagai TKI yaitu mendaftar ke disnakertransos, dan melengkapi persyaratan administrasi mulai paspor, visa, juga yang lainnya, dengan batas minimal usia 18 tahun.

“Prosesnya tidak lama, tapi tetap melalui tes, juga TKI yang akan diberangkatkan akan memperoleh pelatihan,” jelas dia.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “Gong” Bojonegoro Didik Huma, menjelaskan sosialisasi terkait TKI yang digelar di Kecamatan Kedungadem, digelar bekerja sama dengan BNP2TKI, dan disnakertransos.

“Ada dua lokasi yang warganya banyak menjadi TKI tanpa melalui prosedur resmi, selain di Kecamatan Kedungadem, juga di Kecamatan Ngasem,” jelas dia. (*/mcb)

Leave a Comment