Share

DPRD Bojonegoro Bahas Raperda Hasil Evaluasi Gubernur

Bojonegoro, 4/3 (Media Center) – Hasil fasilitasi Raperda Kabupaten Bojonegoro oleh Gubernur Jawa Timur telah diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.
Namun dari 10 Raperda yang dikirim untuk dievaluasi, baru dua Raperda yang turun, yakni Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Raperda tentang Perangkat Desa.
“Karena yang turun baru dua Raperda ya kita hanya membahas dua Raperda itu dulu,” kata Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro‘atin, Senin (3/4).
Dua Raperda tersebut merupakan Raperda inisiatif DPRD yang diusulkan oleh Komisi A dan dibahas oleh pansus I.
Adanya Raperda KIP ini bertujuan untuk menjamin hak warga masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
Sedangkan Raperda tentang Perangkat Desa sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 6 Tahun 2014.
“Perda perangkat desa ini dinilai urgen karena di Kabupaten Bojonegoro banyak jabatan perangkat desa yang kosong,” pungkasnya.(dwi/mcb)

Leave a Comment