Share

DPRD Bojonegoro Dukung UU 23/2014

Bojonegoro (Media Center) – Munculnya Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan berpengaruh terhadap tata pemerintahan di daerah. Namun demikian, bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Bojonegoro,  DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah. Sehingga apapun, tidak ada alasan bagi DPRD untuk tidak melaksanakan Undang-Undang.

Sekretaris Komisi A, Doni Bayu Kurniawan, menyampaikan, dengan adanya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah saat ini, daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga dengan demikian, DPRD akan mengawal dan mendorong Pemerintah Daerah untuk sejalan dengan semangat UU tersebut.

“Itu mungkin yang kami lakukan sampai petunjuk teknis pelaksanaannya terbit,” ujar Doni.

Politisi asal Partai PDI-P ini menyatakan, peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.  Dalam konteks ini, DPRD akan mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menyiapkan tata organisasi dan manajemen kepemerintahan atau organisasi perangkat daerahnya.

“Hal itu sangat perlu mengingat PAD akan berkurang seiring dicabutnya kewenangan dari Pemkab,” lanjutnya.

Disinggung penegakan undang-undang tersebut saat terjadi pelanggran di daerah, alumni Universitas Bojonegoro ini menenkankan, sekali lagi, bahwa DPRD adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Namun dalam konteks tertentu, DPRD sekaligus adalah berfungsi sebagai lembaga kontrol (controlling), yang mengawasi Pemerintah Kabupaten (eksekutif) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

“Artinya bahwa DPRD akan tetap konsisten dan komitmen dalam menjalankan fungsinya (controlling, budgeting dan legislasi),” tegas pria 31 tahun ini.

Dia menambahkan, DPRD akan senantiasa bergerak pada rel sebagaimana UU 23/2014 dan UU 17/2014 tentang MD3. Hal ini untuk mengawal semangat jalannya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kabupaten) yang lebih baik.

Doni menyatakan, bahwa sektor pertambangan bukan andalan PAD. Sebab,  pertambangan khususnya Migas, sudah jelas diatur pendapatan daerah melalui DBH namun dalam konteks perijinan (bidang ESDM) sementara Urusan ESDM di UU 23/2014 menjadi urusan Pemprov. Diantaranya dalam hal kebutuhan mengenai dasar hukum pelayanan perijinan pertambangan, kebutuhan SOP sesuai amanat UU 23/2014, pemetaan lokasi pertambangan dan pengelolaan retribusi dari hasil pertambangan.

Dlm hal ini, lanjut mantan aktivis ini, secara etika Pemkab masih berperan dalam hal memberikan rekomendasi sebelum perijinan diproses lebih lanjut di Pemprov. Hal ini setidaknya yang akan menjadi filter dalam proses perijinan, termasuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Sehingga dalam hal pendapatan asli daerah ada di sektor perijinan,” pungkasnya.(dwi/mcb)

Leave a Comment