Share

DPRD Bojonegoro Harap Pemkab Tata Kelola Program CSR

Bojonegoro, 24/5 (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta, program corporate sosial responbility (CSR) oleh perusahaan minyak dan gas bumi (migas) maupun non migas, harus benar-benar diatur oleh pemerintah setempat.

“Meski tidak mengikat, tapi sifatnya bisa mengatur bagaimana perusahaan tersebut berkontribusi secara riil,” kata Wakil Ketua DPRD, Sukur Prianto, Rabu (24/5).

Sebaiknya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bisa mengatur tata kelola program CSR agar bisa fokus dan bermanfaat bagi masyarakat. Terlebih, banyak perusahaan yang berkembang dengan cukup baik di Bojonegoro.

“Harus ada kesinambungan antara program CSR dengan program pemerintah. Jangan sampai tumpang tindih,” tandasnya.

Sukur berharap, program CSR di Bojonegoro bisa ditingkatkan tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan agar masyarakat menerima manfaat.

“Jangan membuat program CSR yang akhirnya mubadzir atau sia-sia, atau bahkan ada yang tidak memberikan sama sekali,” pungkasnya.(dwi/mcb)

Leave a Comment