Share

DPRD Bojonegoro: Perda TJSP Mensinergikan Program Pemkab

Bojonegoro (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menyatakan, pertimbangan dalam menyetujui Peraturan Daerah (Perda) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah bagaimana supaya dana-dana CSR yang dimiliki perusahaan baik migas maupun non migas bisa disinergikan dengan program Pemkab Bojonegoro.

Anggota Komisi B, Ali Mahmudi, mengatakan, isi dalam Perda TJSP ini tidak ada yang bersinggungan atau bertentangan dengan Perda No 23 Tahun 2011 atau Perda Konten Lokal. Karena, didalam Perda Konten Lokal ini lebih kepada siapa yang melaksanakan.

“Kita berharap perusahaan di Bojonegoro lebih sinergi dalam memberikan program TJSP,” ujarnya, Senin (1/2).

Dia menyatakan, target dari DPRD dengan adanya Perda TJSP ini adalah mewujudkan aspirasi masyarakat. Terutama untuk program pembangunan yang tidak hanya bersumber dari APBD tetapi juga dari CSR Perusahaan.

“Di dalam Perda ini ada tiga stakeholder yang terlibat yakni masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan Perusahaan itu sendiri,” tegasnya.

Pihaknya menyampaikan, hal itu diharapkan mampu mensinergikan dan tidak ada program yang tumpang tindih antara TJSP dengan perogram pemerintah atau istilahnya double anggaran.

“Adanya Perda TJSP ini kan juga bisa meringankan beban pemerintah, artinya program yang ada di Bojonegoro tidak hanya dari APBD,” imbuhnya.

Dia menyatakan, Perda TJSP ini tidak akan berbenturan dengan aturan hukum perusahaan baik yang berbentuk PT, CV, maupun K3S. Karena, dengan adanya forum pelaksana tadi, apa yang menjadi wewenang perusahaan bisa dikomunikasikan.

“Jadi tidak kemudian, secara sepihak perusahaan bebas untuk menyalurkan. Tetapi, disinergikan dengan keinginan masyarakat dan pemerintah,” tandasnya.

Dia menyatakan, di dalam forum pelaksana Perda TJSP nantinya tidak harus mengatur sebuah perusahaan, tapi ada upaya mensinergikan perda ini. Sehingga, tidak ada aturan yang melanggar meskipun harus melaksanakan program TJSP dan melapor kepada Pemkab.

“Kita juga memberikan ruang kepada masyarakat apakah dalam bentuk LSM yang sudah eksis atau kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan itu,” imbuhnya.

Dia menyatakan, sejak awal sudah melibatkan masyarakat Forum Group Discusion (FGD). Akan tetapi, tidak semua aspirasi bisa ditampung.

Di dalam Perda, ada batasan perusahaan yang memberi TJSP. Tidak kemudian perusahaan kecil juga harus memberikan, karena semua sudah tertuang didalam UU PT.

“Di dalam perda kita memang tidak kemudian memberikan aturan yang saklek, tapi bagaimana nanti Perda kita ini memberikan dorongan kepada perusahaan baaiomana bisa mensinergikan hal itu,”lanjutnya.

Sementara jika perusahaan tidak mau mentaati Perda TJSP karena sudah memiliki payung hukum CSR sendiri, pihaknya menyatakan jika tidak harus saklek seperti itu. Tetapi akan menyesuaikan pada waktunya.

“Untuk besaran sudah diatur dalam UU Perseroan Terbatas,” pungkasnya.(dwi/mcb)

Leave a Comment