Share

DPRD Bojonegoro Rekomendasikan Revisi Perbup 35 Tahun 2015

Bojonegoro, 17/1 (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, menggelar rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membahas peniadaan salah satu bunyi pasal didalam Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 2016 tentang Badan Permuswaratan Desa terkait peningkatan tunjangan BPD.

Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito, mengatakan, hilangnya bunyi pasal tersebut tentu sangat disayangkan karena ini bentuk dukungan kepada pemerintah desa.

Oleh sebab itu, pihaknya akan merekomendasikan revisi Peraturan Bupati (Perbup) No 35 tahun 2015 tentang penghasilan tetap kades dan perangkat desa yang didalamnya juga mengatur tunjangan BPD.

“Kita ambil jalan lain kalau memang didalam Perda ditiadakan tentang tunjangan tersebut dengan merevisi Perbup,”imbuhnya.

Sementara itu, Asisten I Hukum dan Pemerintahan, Joko Lukito, mengatakan, dihapusnya kalimat tunjangan BPD minimal 50 persen dari upah umum pedesaan )UUP) adalah karena adanya rekomendasi dari kajian Gubernur.

“Namun pada dasarnya kami dari eksekutif sepakat agar ada kenaikan tunjangan BPD yang saat ini jumlahnya sangat minim yakni antara Rp250 ribu sampai Rp350 ribu perbulan,”ujarnya.

Dia menambahkan, mendukung rekomendasi dari Komisi A untuk segera melakukan revisi Perbup nomor 35 tahun 2015 guna mengupayakan peningkatan tunjangan untuk anggota BPD.(dwi/mcb)

Leave a Comment