Share

DPRD Bojonegoro Setujui Kenaikan Tunjangan

Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, membahas kenaikan tunjangan sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di ruang rapat Paripurna pada Selasa (1/8).

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Ali Mustofa, menyampaikan, seluruh fraksi menyetujui pembahasan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut PP tersebut.

“Selama ini, kita masih mengacu pada aturan yang lama. Dengan adanya perubahan aturan, maka Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan tambahan tunjangan menyesuaikan kondisi dan situasi saat ini,” ujarnya.

Ali mengaku, dengan adanya kenaikan tunjangan tersebut, maka kinerja DPRD harus lebih profesional dan ditingkatkan lagi. Selain itu, dengan adanya Raperda ini, maka potensi korupsi di lingkup DPRD bisa diminimalisir.

“Targetnya memang September harus bisa diPerdakan,” pungkasnya.(dwi/mcb)

Leave a Comment