Share

DPRD Bojonegoro Susun Raperda BPR Syariah

Bojonegoro (Media Center) – Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah.

“Karena keberadaan BPR Syariah ini perlu,” ujar Ketua Komisi B, Sigit Kusharianto, Senin (27/6).

BPR Syariah dianggap mampu  meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah dan pengembangan investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan prinsip syariah.

“Kami mengusulkan Raperda inisiatif DPRD tentang BPR Syariah ini karena kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah semakin meningkat,” tukasnya.

Terlebih, lanjut dia, dengan perkembangan UMKM yang membutuhkan pembiayaan syariah di daerah.

Tujuan pendirian PT BPR Syariah ini diantaranya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya dengan melayani masyarakat berdasarkan prinsip syariah, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat di daerah, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah.

Dia menjelaskan, saat ini, pembahasan Raperda ini memasuki tahapan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan bersama Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).

“Hasil FGD ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan selanjutnya,” pungkasnya.(dwi/mcb)

Leave a Comment