Share

DPRD Bojonegoro Tolak Pembatalan Perda

Bojonegoro, 8/8 (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, hingga saat ini belum mengetahui peraturan daerah (perda) apa saja yang mendapatkan pembatalan atau revisi oleh pemerintah pusat.

“Kami belum dapat surat resmi, perda apa saja yang dibatalkan ataupun direvisi seperti kebijakan Presiden Joko Widodo,” ujar Sekretaris Komisi B, Lasuri.

Meski demikian, pihaknya mengetahui ada dua perda yang masuk dalam daftar pembatalan ataupun revisi melalui website resmi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dua perda tersebut yakni perda retribusi jasa umum dan pajak daerah.

Lasuri menyayangkan jika memang dua perda tersebut dibatalkan. Karena, pada perda retribusi jasa umum sudah dilakukan revisi dan ditetapkan pada 2015 silam. Sementara perda pajak daerah, merupakan break down dari undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Apabila perda pajak daerah dibatalkan, ya kami minta undang-undangnya ditinjau kembali,” tegasnya.

Selain itu, perda pajak daerah merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pemasukan. Apabila dibatalkan, patut dipertanyakan, darimana pemkab Bojonegoro mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, pembatalan perda ini harus dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada semua daerah termasuk Bojonegoro. Kecuali jika aturan yang ada melanggar aturan diatasnya.

“Kita akan koordinasikan dengan Kementrian Dalam Negeri nanti,” tandasnya.(dwi/mcb)

Leave a Comment