Share

Gubernur Jatim Larang ASN Gunakan LPG “Melon”

Bojonegoro, 7/7 (Media Center) – Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan segera menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tentang penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 Kg bersubsidi agar tepat sasaran. Surat tersebut ditujukan kepada semua bupati dan walikota di wilayah Jatim, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemrov Jatim.

Dalam surat tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG 3 Kg, Peraturan ESDM RI 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan, penyediaan, dan pendistribusian LPG 3 Kg yang menerangkan bahwa LPG 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro.

“Kami akan mengkroscek lapangan meski sebelumnya sudah melakukan imbauan,” kata Plt Kepala Disdag, Agus Hariana, Jumat (6/7).

Selain itu, ada poin khusus yang menyebutkan beberapa kelompok yang diimbau tak menggunakan LPG 3 KG. Diantaranya adalah Aparat Sipil Negara (ASN), serta pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih dari Rp50 juta.

Himbauan juga berlaku bagi konsumen LPG antara lain restauran, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha batik, usaha binatu, usaha jasa, dan jasa usaha tani tembakau, serta seluruh masyarakat Bojonegoro yang dikategorikan mampu dan tidak memiliki surat keterangan miskin dari desa/kelurahan setempat.

Hal ini berdasarkan keterangan Dirjen Migas Kementerian ESDM Tanggal 23 Maret 2018 tentang pengendalian penggunaan LPG 3 Kg tepat sasaran dan sesuai peruntukan dalam surat tertanggal 28 Juni tersebut.(*mcb)

Leave a Comment