Share

Gubernur Jatim Larang DPRD Bojonegoro Beli Mobil

Bojonegoro (Media Center) – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, melarang DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, membeli 38 mobil dinas, untuk anggotanya, yang dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp8 miliar di dalam APBD 2016.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemkab Bojonegoro Ibnoe Soeyoeti, di Bojonegoro, Selasa (8/12), mengatakan, larangan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dalam pembelian mobil dinas DPRD itu, masuk dalam evaluasi APBD 2016.

Di dalam evaluasi APBD 2016, katanya, Gubernur Jawa Timur, beralasan pembelian 38 mobil dinas DPRD itu, tidak masuk di dalam Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUP-PPAS).

“Alasan utamanya, ya, karena rencana pembelian mobil dinas DPRD tidak masuk dalam KUA-PPAS,” katanya, menegaskan.

Menurut dia, evaluasi Gubernur Jawa Timur, terkait APBD 2016 itu, akan dibahas bersama dengan Tim Anggaran dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Kamis (10/12).

Ketua DPRD Bojonegoro Mitro’atin, yang dimintai tanggapannya, masih belum bisa menjelaskan, dengan alasan belum membaca secara detail evaluasi Gubernur Jawa Timur terkait APBD 2016.

“Saya belum membaca evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap APBD 2016. Tapi, kalau memang ada larangan pembelian mobil dinas DPRD, ya tidak masalah,” ucapnya.

Sesuai rencana, DPRD setempat mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar di dalam APBD 2016, untuk pembelian 38 mobil dinas DPRD.

Menurut anggota DPRD setempat, keberadaan mobil dinas DPRD itu dibutuhkan untuk operasional anggota DPRD.

“Paling tidak anggota DPRD tidak akan terlambat datang ke kantor, kalau ada mobil dinas,” kata Ketua Komisi B DPRD Sigit Kusharijanto. (*/mcb)

Leave a Comment