Share

Honorer Bojonegoro Keluhkan UU No. 5 Tahun 2014 Soal ASN

Bojonegoro, 18/9 (Media Center) – Tenaga honorer meminta pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena tidak menguntungkan nasib tenaga honorer kategori 2 untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Permintaan tersebut disampaikan melalui wakil rakyat di Komisi C, DPRD Bojonegoro melalui rapat dengar pendapat, Senin (17/9).

Salah satu ketentuan yang dianggap memberatkan adalah tenaga honorer K2 yang berhak mengikuti proses CPNS maksimal harus berusia 35 tahun. Ketentuan ini pun kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Ketua Koordinator Honorer K2 Bojonegoro, M Ridwan mengatakan, demi menjamin kepastian status dan kesejahteraan tenaga honorer K2, utamanya yang sudah berpengalaman, baik legislatif dan eksekutif dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bojonegoro serta Dinas Pendidikan membantu tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun.

“Selain masalah usia, juga syarat lainnya untuk menjadi CPNS dianggap memberatkan kami,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pelatihan Bojonegoro, menyampaikan, jika hal itu merupakan wewenang pemerintah pusat.

“Kita tidak memiliki kuasa apapun,” pungkasnya.(*dwi/mcb)

Leave a Comment