Share

IDI Bojonegoro Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Pelayanan Kesehatan

Bojonegoro, 24/10 (Media Center) – Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke 66 yang jatuh hari ini, Senin (24/10), diwarnai dengan aksi damai Oleh IDI Bojonegoro. Puluhan dokter itu menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Ada beberapa tuntutan yang diusung IDI Bojonegoro. Yakni, mengkritisi kebijakan dan kondisi bidang pendidikan kedokteran meliputi pendirian fakultas kedokteran yang belum mengikuti ketentuan berlaku, tingginya biaya pendidikan kedokteran yang tidak bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah.

Selain itu, masih rendahnya standar tenaga pengajar serta sarana prasarana pendidikan di banyak fakultas kedokteran, dan kebijakan program pendidikan dokter layanan primer (DLP) yang belum tuntas pembahasannya di tingkat organisasi profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

“Kami mendesak kepada pemerintah untuk segera memperbaiki sistem pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia yang masih carut marut,” tegas Koordinator Aksi, dr. Widi Hermawansyah.

Kepala Puskesmas Trucuk itu mencontohkan seperti program DLP spesialis dianggap prosedurnya belum terlewati. Dokter umum yang selama ini dihasilkan melalui fakultas kedokteran, melalui proses uji kompetensi sudah layak menjadi dokter di layanan primer.

“Tapi pemerintah telah meluncurkan program baru yang diberi label dokter spesialis layanan primer. Ini memunculkan kesan jika dokter lama yang sudah melalui uji kompetensi tidak layak dan di bawah standart,” tandasnya.

Sedangkan di bidang layanan kesehatan, IDI Bojonegoro meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki pembiayaan dan pengawasan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena rendahnya anggaran yang diberikan pemerintah menyebabkan pelayanan kesehatan yang diberikan juga sangat rendah.

“Rumah sakit memberikan anggaran sedikit, sehingga obat yang diberikan kepada masyarakat juga rendah. Sehingga, dokter dihadapkan kepada masyarakat, dan akhirnya rakyat menyalahkan dokter,” sambung dr. Farid saat berorasi.

Padahal, lajut dia, sebagai dokter tidak boleh membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat. “Karena itu pemerintah harus memberikan anggaran yang tinggi agar pelayanan kepada rakyat juga baik,” tegasnya.

Selain itu IDI Bojonegoro juga menuntut agar ada peningkatan fasilitas sarana prasarana pelayanan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), pengurangan pajak alat kesehatan, dan mendorong kebijakan ekonomi masyarakat asean (MEA) di sektor kesehatan.

“Pemerintah harus segera melalukan reformasi sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran di Indonesia,” pungkasnya.

Usai melakukan orasi, perwakilan IDI Bojonegoro menyerahkan tuntutannya kepada DPRD Bojonegoro untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.(Dwi/mcb)

Leave a Comment