Share

Kapolres Bojonegoro Imbau Warga Tak Lakukan Pawai Pasca Pemilu

Bojonegoro, Media Center – Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu serentak 2019 sudah digelar Rabu (17/04/2019) kemarin. Di Kabupaten Bojonegoro, proses pencoblosan berlangsung dengan aman, damai dan kondusif. Guna terus menjaga suasana damai, Polres Bojonegoro mengimbau warga tak lakukan kegiatan arak-arakan pasca pemilu.

Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Bojonegoro, yang telah mengikuti proses Pemilu 2019, sehingga dapat terlaksanan dengan aman, damai dan sejuk.

Ia berharap warga menahan diri dan tidak melakukan tindakan provakatif yang dapat menimbulkan konflik, termasuk juga melalui media sosial (medsos). Jika ada, Polres akan menindak tegas karena sudah menggangu kamtibmas.

“Mari kita kembali merajut kebersamaan untuk terus maju, menjaga Bojonegoro pada khususnya dan NKRI pada umumnya, agar tetap tercipta situasi yang aman, damai dan sejuk,” ujarnya, Kamis (18/4/2019).

Lebih lanjut Kapolres menyampaikan imbauan, seluruh tim sukses atau tim pemenangan serta kepada simpatisan atau pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, para Calon Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, yang mengikuti kontestasi Pemilu 2019, untuk tidak melakukan pawai syukuran atau apapun yang sifatnya memobilisasi massa, untuk menunjukkan kemenangan.

“Kami imbau masyarakat agar tak melakukan pawai, syukuran ataupun mobilisasi massa pasca melakukan pencoblosan, karena nanti akan memprovokasi pihak yang lainnya. Lebih baik kita tetap menjalankan kegiatan dengan baik dan tenang,” ujar Kapolres.

Kapolres juga menegaskan bahwa semua pihak diharapkan menunggu hasil penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, jika ada pihak merasa ada pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu atau kemungkinan adanya sengketa pemilu, Kapolres mengimbau agar diselesaikan melalui mekanisme yang ada, di antaranya melalui Bawaslu atau melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau ada hal yang dianggap tidak sesuai Undang-Undang, ada mekanismenya. Ada Bawaslu dan juga nanti ada proses MK, kalau ada hal yang dianggap melanggar, tapi tidak dalam bentuk mobilisasi massa.” pungkasnya. (Rin/NN)

Leave a Comment