Share

Kejari Bojonegoro Minta Dana Perjalanan Dinas dikembalikan

Bojonegoro (Media Center) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), meminta kepada 34 anggota DPRD yang masih menjabat maupun mantan mengembalikan dana perjalanan dinas DPRD 2006/2007 yang besarnya sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA).

“Besarnya dana perjalanan dinas DPRD yang harus dikembalikan kepada negara masing-masing anggota DPRD besarnya ada yang di atas Rp100 juta, tapi ada juga yang dibawah Rp100 juta,” kata Kasi Intel Kejari Bojonegoro Nusirwan Sahrul, Senin.

Ia menjelaskan sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 2065 K/Pid. Sus/2011, kerugian negara dalam kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD 2007/2006 mencapai Rp13,8 miliar.

Ia merinci, dana perjalanan dinas DPRD yang harus dikembalikan lima terpidana dalam kasus korupsi yang sudah menjalani hukuman penjara jumlah totalnya mencapai Rp6 miliar.

Selain itu, lanjutnya, juga sudah ada sembilan anggota DPRD yang mengembalikan dana perjalanan dinas DPRD yang pernah diterima dengan jumlah Rp1,060 miliar.

“Ada satu anggota DPRD yang sudah meninggal dunia. Sesuai hukum tidak ada ketentuan ahli warisnya mengembalikan,” ujarnya.
Yang jelas, pihaknya memberikan batas waktu selama tiga bulan sejak hari ini untuk pengembalian dana perjalanan dinas DPRD yang pernah diterima anggota DPRD.

“Anggota DPRD yang datang memenuhi undangan kami semuanya sepakat dengan batas waktu yang kami berikan selama tiga bulan untuk pengembaliannya,” tandasnya.

Ia mengaku belum bisa memberikan penjelasan kalau dalam waktu tiga bulan masih ada anggota DPRD yang belum bisa mengembalikan dana perjalanan dinas DPRD.

“Soal ada yang belum bisa mengembalikan akan kita bahas kemudian,” ujarnya.

Kejari setempat telah memanggil 35 anggota DPRD untuk datang ke kantor Kejari terkait proses pengembalian dana perjalanan dinas DPRD 2006/2007.

Mengenai anggota DPRD yang hadir memenuhi undangan, ia menyebutkan sebanyak 25 anggota DPRD baik yang masih menjabat maupun mantan.

Lainnya, katanya, lima anggota DPRD tidak hadir tanpa izin, empat anggota DPRD tidak hadir, tapi memberitahu melalui surat yang isinya izin tidak hadir dan satu anggota DPR tidak hadir karena sudah meninggal dunia.

“Lima anggota DPRD yang tidak hadir tanpa pemberitahuan akan kami panggil kembali,” ujarnya

Leave a Comment