Share

Kejari Bojonegoro Rilis Putusan MA Terkait Perjalanan Dinas

Bojonegoro (Media Center) – Kejaksaaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Jatim, menyatakan DPRD di daerah setempat serta bagian sekretariat wajib mengembalikan dana perjalanan dinas DPRD 2006/2007 sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 2065 K/Pid. Sus/2011.

“Di persidangan mereka yang harus mengembalikan dana perjalanan dinas tidak bisa membuktikan bahwa mereka tidak menerima uang dari dana perjalanan dinas DPRD yang disebutkan di dalam keputusan MA,” kata Kasi Intel Kejari Bojonegoro Nusirwan Sahrul, Senin.
Oleh karena itu, katanya, Kejari mengundang 35 anggota DPRD yang belum mengembalikan dana perjalanan dinas DPRD untuk klarifikasi.

“Kami memberi batas waktu tiga bulan untuk proses pengembaliannya,” katanya, menegaskan.

Ia juga menjelaskan ada sembilan anggota DPRD yang sudah mengembalikan dana perjalanan dinas dengan jumlah mencapai Rp1,060 miliar dan satu anggota DPRD tidak bisa ditagih karena sudah meninggal dunia.

Namun, menurut dia, besarnya dana perjalanan DPRD yang harus dikembalikan mantan bendahara DPRD Wahyuningsih ada tambahan sebesar Rp2,7 miliar dan denda Rp300 juta sesuai keputusan MA atas kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD itu. (samcb)

Berikut petikan keputusan MA. No. 2065 K/Pid. Sus/2011.
Surat Pertanggung Jawaban Fiktif berupa perjalanan dinas Fiktif dengan penanggung
jawabnya dan rinciannya sebagai berikut :

DPD DPRD

Leave a Comment