Share

Kemenag Bojonegoro Gelar Dialog Lintas Agama Cegah Radikalisme

Bojonegoro, Media Center –  KementerianAgama (Kemenag) Bojonegoro menggelar acara dialog lintas agama Jumat (20/12/2019) di Hall Griya Dharma Kusuma. Dialog tersebut diikuti peserta dari berbagai latar belakang. Diantaranya perwakilan dari agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, dan beberapa organisasi masyarakat di Bojonegoro.

Dalam acara tersebut Kepala Kemenag Bojonegoro Syamsuri menjelaskan ada beberapa langkah strategis dalam upaya menangkal terorisme dan radikalisme. Diantaranya memaksimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan mengembangkan pemahaman agama secara moderat.

“Kenalkan sejak dini pada anak-anak tentang toleransi dan pemahaman agama secara moderat atau tengah,” katanya saat menjadi nara sumber acara dialog tersebut/

Menurut dia, Kabupetan Bojonegoro memang dikenal mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Sehingga tidak ada kasus-kasus terkait intoleransi. Hal ini, salah satunya peran masyarakat dalam membangun kebersamaan antar warga beda agama. “Kita harus membangun sinergi energi bangsa dan ikut menjaga ketertiban perdamaian antar bangsa,” katanya.

Sementara itu, KH Alamul Huda menjelaskan, tantangan masyarakat Indonesia saat ini adalah ego sektoral. Ego ini mengakibatkan banyak orang yang kemudian mempunyai sikap ‘pokoke’ dan menyalahkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka. “Selalu menyalahkan yang lain jika berbeda pendapat,” terangnya.

Gus Huda, begitu biasa disapa, juga menuturkan bahwa masyarakat perlu menjaga kebersamaan dan tidak saling membenci meski beda komunitas. Radikalisme dan terorisme berkembang, salah satunya disebabkan oleh pikiran yang sempit yang seringkali terjebak pada ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. “Yang benar adalah yang tengah-tengah,” tuturnya

Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro H. Suwito menjelaskan, radikalisme memerlukan pemaknaan bersama agar tidak ada perbedaan makna. Karena seringkali terorisme hanya dialamatkan pada masyarakat muslim, padalah banyak aksi-aksi lain yang ternyata tidak disebut sebagai terorisme.

“Kemenag perlu menyamakan makna radikalisme dan terorisme. Jangan sampai sesuatu mudah dicap radikal ataupun teroris,” tegasnya.(NN)

Leave a Comment